FIRDINA M., Priska (2019) Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) 1.COVER-PRISKA FIRDINA M.-E1A014062-SKRIPSI-F. HUKUM 2019.pdf Download (33kB) | Preview
	PDF (Legalitas) 2.LEGALITAS-PRISKA FIRDINA M.-E1A014062-SKRIPSI-F. HUKUM 2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB)
Preview	PDF (Abstrak) 3.ABSTRAK-PRISKA FIRDINA M.-E1A014062-SKRIPSI-F. HUKUM 2019.pdf Download (21kB) | Preview
	PDF (BabI) 4.BAB-I-PRISKA FIRDINA M.-E1A014062-SKRIPSI-F. HUKUM 2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	PDF (BabII) 5.BAB-II-PRISKA FIRDINA M.-E1A014062-SKRIPSI-F. HUKUM 2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	PDF (BabIII) 6.BAB-III-PRISKA FIRDINA M.-E1A014062-SKRIPSI-F. HUKUM 2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	PDF (BabIV) 7.BAB-IV-PRISKA FIRDINA M.-E1A014062-SKRIPSI-F. HUKUM 2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	PDF (BabV) 8.BAB-V-PRISKA FIRDINA M.-E1A014062-SKRIPSI-F. HUKUM 2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) 9.DAFTAR PUSTAKA-PRISKA FIRDINA M.-E1A014062-SKRIPSI-F. HUKUM 2019.pdf Download (211kB) | Preview

Abstract

Merek merupakan bagian dari wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa yang terjadi pada perkembangan globalisasi sekarang ini, yang perlu untuk dilindungi. Perlindungan itu sendiri berupa pendaftaran merek kepada Menteri Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal ini telah diatur dalam pengaturan merek sendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (atau disingkat UUMIG). Pelanggaran merek tentu saja menimbulkan kerugian bagi pihak produsen yang salah satunya adalah merek milik HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG yang merupakan perusahaan pemegang hak atas merek HUGO BOSS serta variasinya, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya pembatalan merek ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, sebagaimana ada di dalam Pasal 83 UUMIG. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengetahui upaya pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor ; 938K/Pdt.Sus-HKI/2017.. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, metode analisis normatif kualitatif, dengan sumber bahan hukum data sekunder, dan penyajian data secara teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek HUGO BOSS adalah merek milik Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG adalah perusahaan pemilik merek yang telah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mempunyai hak eksklusif terhadap merek miliknya. Tergugat selaku pemilik merek ZEGOBOSS dalam mendaftarkan mereknya memiliki iktikad tidak baik yakni berupa adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik Penggugat yang mereknya telah terdaftar lebih dulu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) UUMIG, sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah tepat dalam membatalkan merek milik Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang Merek dan Indikasi Geografis.

Actions (login required)

View Item