PRATIWI, Mutiara Girindra (2024) Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Perangkat Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-MUTIARA GIRINDRA PRATIWI-E2A021032-Tesis-2024.pdf Download (70kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-MUTIARA GIRINDRA PRATIWI-E2A021032-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (505kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-MUTIARA GIRINDRA PRATIWI-E2A021032-Tesis-2024.pdf Download (113kB)
	PDF (BabI) BAB-I-MUTIARA GIRINDRA PRATIWI-E2A021032-Tesis-2024..pdf Restricted to Repository staff only until 12 February 2025. Download (165kB)
	PDF (BabII) BAB-II-MUTIARA GIRINDRA PRATIWI-E2A021032-Tesis-2024.pdf Restricted to Registered users only until 12 February 2025. Download (273kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-MUTIARA GIRINDRA PRATIWI-E2A021032-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 12 February 2025. Download (138kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-MUTIARA GIRINDRA PRATIWI-E2A021032-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	PDF (BabV) BAB-V-MUTIARA GIRINDRA PRATIWI-E2A021032-Tesis-2024.pdf Download (41kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-MUTIARA GIRINDRA PRATIWI-E2A021032-Tesis-2024.pdf Download (135kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi saat ini sudah terjadi pada struktur pemerintahan terbawah yaitu desa, di mana desa diberikan kewenangan yang besar untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan serta untuk pemberdayaan kehidupan masyarakat pedesaan. Tindakan Korupsi di Desa dilakukan oleh para oknum yang melakukan Pengelolaan Keuangan Desa, yakni Perangkat Desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi harus segera diwujudkan agar berjalan secara efektif sebagai upaya preventif dan represif. Upaya tersebut harus dijalankan secara baik dan dapat saling bersinergi yang jika diibaratkan seperti 2 (dua) sisi dalam 1 (satu) mata uang. Penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Purwokerto dan di Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, mengingat kedua instansi tersebut pernah melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa dengan kewenangannya masing-masing. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa upaya dan efektivitas yang dihadapi dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan perangkat desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan tipe penelitian kualitatif yang dilakukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Data disajikan dalam bentuk deskriptif naratif dan tabel-tabel, kemudian dianalisa dengan metode kualitatif dan diuji dengan teori penegakkan hukum (Jimly Asshidqie), teori sistem hukum (Lawrence M. Friedman), dan teori efektivitas hukum (Donald Black). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas data yang diperoleh dalam penelitian, dapat disimpulkan yakni Inspektorat melakukan penindakan beberapa kepala desa dan/atau perangkat desa secara administratif, dan tetap melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya preventif yaitu melalui penguatan fungsi pengawasan formal dan non formal dengan menarik peran serta masyarakat dalam pengawasan. Sementara Kejaksaan Negeri Purwokerto melakukan tindak lanjut atas laporan informasi/pengaduan pratek Korupsi yang terjadi, membudayakan pola kerja cepat, tepat, dan tuntas dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penegakkan hukum yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto telah efektif menyelesaiakan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, yakni dengan kerja sama penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat, dan pelimpahan perkara tindak pidana korupsi berupa pelanggaran administrasi oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto kepada Inspektorat sehingga dapat menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Perangkat Desa baik melalui sistem peradilan pidana maupun melalui penyelesaian secara administrative di Inspektorat.

Actions (login required)

View Item