RIZALDI, Ezrian (2024) Analisis Yuridis Status Calon Kepala Daerah yang Diputus sebagai Terpidana Setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ezrian Rizaldi-E1A019229-Skripsi-2024.pdf Download (402kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ezrian Rizaldi-E1A019229-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ezrian Rizaldi-E1A019229-Skripsi-2024.pdf Download (784kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Ezrian Rizaldi-E1A019229-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 12 February 2025. Download (370kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Ezrian Rizaldi-E1A019229-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 12 February 2025. Download (387kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Ezrian Rizaldi-E1A019229-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 12 February 2025. Download (200kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Ezrian Rizaldi-E1A019229-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Ezrian Rizaldi-E1A019229-Skripsi-2024.pdf Download (841kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ezrian Rizaldi-E1A019229-Skripsi-2024.pdf Download (154kB)

Abstract

Pada umumnya pemilihan umum harus mengedepankan prinsip jujur dan adil sehingga pemilihan umum harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Salah satunya pengaturan mengenai syarat calon kepala daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang syarat administratif yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin menjadi calon kepala daerah. Pada praktiknya, pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum selalu diperbaiki dari sisi aturan hukum berupa Undang-Undang hingga PKPU namun hal ini tidak bisa menjadi jaminan tidak adanya penyimpangan yang terjadi selama pemilu dan pada akhirnya terjadi pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah pemilukada Kabupaten Yalimo. Erdi Dabi sebagai calon kepala daerah diduga telah melakukan pelanggaran syarat adminitratif karena dengan sengaja mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk alkohol sehingga menimbulkan kecelakaan yang memakan korban jiwa sehingga harus didiskualifikasi. Disisi lain, Erdi Dabi membantah dengan alasan bahwa ia berstatus terpidana setelah pemungutan suara dan berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan bahwa syarat adminitratif berlaku sampai tahapan pemungutan suara. pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat administratif harus tetap melekat kepada calon kepala daerah hingga dilantik menjadi kepala daerah sehingga Erdi Dabi harus didiskualifikasi dari pemilukada Kabupaten Yalimo.

Actions (login required)

View Item