LISTYANI, Ajeng Aditya (2024) Penerapan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Kasus Persekongkolan Tender (Studi Putusan Nomor 23/KPPU-L/2018 jo Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn dan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2012 jo Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ajeng Aditya Listyani-E2A022017-Tesis-2024.pdf Download (208kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ajeng Aditya Listyani-E2A022017-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ajeng Aditya Listyani-E2A022017-Tesis-2024.pdf Download (411kB)
	PDF (BabI) BAB I-Ajeng Aditya Listyani-E2A022017-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 12 February 2025. Download (614kB)
	PDF (BabII) BAB II-Ajeng Aditya Listyani-E2A022017-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 12 February 2025. Download (952kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Ajeng Aditya Listyani-E2A022017-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 12 February 2025. Download (423kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Ajeng Aditya Listyani-E2A022017-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (661kB)
	PDF (BabV) BAB V-Ajeng Aditya Listyani-E2A022017-Tesis-2024.pdf Download (413kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ajeng Aditya Listyani-E2A022017-Tesis-2024.pdf Download (528kB)

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah banyak memutus kasus persekongkolan tender, antara lain melalui Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018 serta Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012. Perbedaan kedua putusan terletak pada pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membatalkan putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi hingga Mahkamah Agung menguatkan putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012. Disamping itu, sanksi denda yang dijatuhkan berbeda jauh. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, menganalisis penerapan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender dalam Putusan yang dikaji serta menganalisis pertimbangan KPPU dalam memutus sanksi administratif berupa denda terhadap Terlapor yang dinyatakan bersalah melakukan persekongkolan tender. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang - undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Data disajikan dengan deskriptif normatif dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Peraturan Komisi dipersamakan dengan peraturan perundang undangan. Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018, Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012 dan Putusan Nomor 15PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan, sedangkan Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn tidak, serta Pertimbangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif pada Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018 telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, namun tidak detail, sedangkan dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012 KPPU sama sekali tidak memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi sehingga penjatuhan sanksi cenderung bersifat subjektif.

Actions (login required)

View Item