Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik di Kabupaten Banjarnegara

WIDIANTORO, Rizki Nur (2017) Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik di Kabupaten Banjarnegara. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (142kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas dan Bagian Awal Tugas Akhir_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (854kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (237kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab 1_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (365kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (314kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (103kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (353kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (95kB)
[img]
Preview
PDF (DaftarPustaka)
Daftar Pustaka _1.pdf

Download (13kB) | Preview

Abstract

Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor: p.68/menlhk/ setjen/ kum.1/8/2016 tentang baku mutu air limbah domestik memberikan acuan mengenai air limbah domestik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan berlakunya peraturan menteri tersebut maka peraturan lain yang mengatur mengenai baku mutu air limbah domestik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan hambatanhambatan dalam penerapan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor:p.68/ menlhk/ setjen/ kum.1/8/2016 tentang baku mutu air limbah domestik di kabupaten banjarnegara. Metode pendekatan yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan. bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor: p.68/ menlhk/ setjen/ kum.1/8/2016 tentang baku mutu air limbah domestik belum diterapkan di kabupaten banjarnegara. Dalam menentukan baku mutu air limbah domestik kabupaten banjarnegara masih menggunakan peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor 5 tahun 2012 baku mutu air limbah. Hal tersebut bertentangan dengan asas perundangundangan lex posterior derogat legi priori, dikarenakan masih diterapkannya peraturan mengenai baku mutu air limbah domestik yang lama sedangkan peraturan lama tersebut telah dicabut dan gantikan dengan peraturan yang baru. Kata kunci : Penerapan, dinas lingkungan hidup, baku mutu air limbah domestik.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17301
Uncontrolled Keywords: Penerapan, Dinas Lingkungan Hidup, Baku Mutu Air Limbah Domestik
Subjects: E > E366 Environmental law
W > W58 Water pollution
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Sri Hartati
Date Deposited: 02 Nov 2018 02:38
Last Modified: 13 Dec 2019 06:57
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/258

Actions (login required)

View Item View Item