KINANTY, Dyah Iqlima Sekar Kinanty (2024) Konsekuensi Hukum Kualifikasi Perjanjian terhadap Besaran Ganti Kerugian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 341 Pk/Pdt/2019). Masters thesis, Universitas Jendral Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Dyah Iqlima Sekar Kinanty-Tesis-2024.pdf Download (145kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Dyah Iqlima Sekar Kinanty-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (56MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Dyah Iqlima Sekar Kinanty-Tesis-2024.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB-I-Dyah Iqlima Sekar Kinanty-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 12 February 2025. Download (879kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Dyah Iqlima Sekar Kinanty-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 12 February 2025. Download (863kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Dyah Iqlima Sekar Kinanty-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 12 February 2025. Download (842kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Dyah Iqlima Sekar Kinanty-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (944kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Dyah Iqlima Sekar Kinanty-Tesis-2024.pdf Download (701kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Dyah Iqlima Sekar Kinanty-Tesis-2024.pdf Download (705kB)

Abstract

Perjanjian seringkali digunakan dalam hubungan bisnis. Perjanjian di Indonesia sangat beragam, begitu pula dengan kualifikasi dari perjanjian tersebut. Adanya kualifikasi perjanjian berpengaruh terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Terhadap suatu perjanjian terkadang terdapat perbedaan pendapat mengenai kualifikasi perjanjian tersebut yang menyebabkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian menjadi kabur atau tidak jelas. Terdapat perbedaan dalam pemberian kualifikasi perjanjian, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 341 PK/Pdt/2019 yang pada akhirnya menyebabkan lamanya proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu perlunya untuk menyelaraskan pemberian kualifikasi atas suatu perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat dua permasalahan yaitu Pertama, untuk menganalisis kualifikasi perjanjian oleh majelis hakim dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 341 PK/Pdt/2019, Kedua untuk menganalisis konsekuensi hukum kualifikasi perjanjian terhadap besaran ganti rugi dalam hal debitur wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa: Pertama ada perbedaan kualifikasi perjanjian antara majelis hakim terhadap perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 341 PK/Pdt/2019. Majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding mengualifikasi perjanjian dalam perkara tersebut merupakan perjanjian kerjasama. Sementara majelis hakim pada tingkat kasasi berpendapat bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian kerjasama tanpa menentukan jenis perjanjian tersebut. Majelis hakim dalam peninjauan kembali tidak memberikan kualifikasi terhadap perjanjian tersebut. Oleh karena perjanjian dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur 1618 KUHPerdata, penulis setuju terhadap majelis hakim tingkat pertama bahwa perjanjian dalam perkara tersebut merupakan perjanjian kerjasama. Kedua, kualifikasi perjanjian berpengaruh terhadap resiko ganti kerugian yang akan ditanggung masing-masing pihak, seperti pada perjanjian kerjasama resiko ganti kerugian ditanggung berdasarkan inbreng yang diberikan para pihak, sementara hal tersebut akan berbeda konsekuensinya dibandingkan dengan perjanjian dengan kualifikasi perjanjian yang berbeda.

Actions (login required)

View Item