RAHMADHANI, Intan (2017) Tanggung Jawab Negara Atas Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik (Studi Tentang Kasus Tindak Pidana dan Pelanggaran HAM yang Dilakukan oleh Diplomat Arab Saudi di Jerman Tahun 2011). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover _1.pdf Download (143kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (101kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab 1_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka _1.pdf Download (236kB) | Preview

Abstract

Seorang diplomat mempunyai hak istimewa dan kekebalan diplomatik sehingga pada hakikatnya ia terbebas dari berbagai yurisdiksi di Negara manapun termasuk Negara penerima tempat ia ditugaskan. Adanya kekebalan diplomatik membuat tidak sedikit diplomat yang menyalahgunakan fungsi dari hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Salah satunya adalah kasus tindak pidana dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Diplomat Arab Saudi dan keluarganya kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jerman tahun 2011 yang bernama Dewi Ratnasari. Pengadilan Perburuhan Berlin menyatakan bahwa klaim Dewi itu sah tetapi tidak ada yang bisa dilakukan terkait kasus tersebut, sebab pengadilan itu tidak bisa menangani pengaduan terhadap anggota korps diplomatik dikarenakan selama ratusan tahun para diplomat telah menikmati imunitas. Kasus ini menjadi dasar untuk mempertanyakan tentang kekebalan hukum diplomatic . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan situs internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Arab Saudi terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh Diplomat Arab Saudi dan mengetahui penyelesaian yang seharusnya digunakan terhadap kasus tindak pidana dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Diplomat Arab Saudi di Jerman Tahun 2011. Adanya tanggung jawab Negara menurut M.N Shaw yaitu ketika adanya kewajiban hukum yang berlaku antara dua Negara, adanya pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban hukum tersebut, dan adanya kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran tersebut. Kasus Dewi Ratnasari telah melahirkan tanggung jawab Negara yaitu terdapat pelanggaran atas kewajiban hukum internasional berupa penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh Diplomat Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Dewi terkait tindak pidana dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua jenis pelanggaran tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Universal Declaration of Human Rights 1966. Menurut Pasal 9 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, Jerman sebagai Negara penerima dapat menyatakan persona non grata kepada Diplomat Arab Saudi dan melakukan penuntutan atas tindak pidana dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan perwakilan diplomatik terkait melalui saluran diplomatik. Apabila Negara pengirim tidak melakukan penarikan kembali diplomatnya (recalling) atau tidak menghasilkan keputusan apapun melalui saluran diplomatik maka negara penerima dapat melakukan pengusiran kepada perwakilan diplomatik terkait.

Actions (login required)

View Item