PAMBUDI, Lintang Ario (2019) Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Status Tersangka Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 2/PID.PRA/2018/PN.PWT). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) COVER-Lintang Ario Pambudi- E1A015228- 2019.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Lintang Ario Pambudi- E1A015228- 2019.pdf Download (183kB) | Preview
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Lintang Ario Pambudi- E1A015228- 2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Lintang Ario Pambudi- E1A015228- FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Lintang Ario Pambudi- E1A015228- FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (574kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Lintang Ario Pambudi- E1A015228- FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Lintang Ario Pambudi- E1A015228- FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (639kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Lintang Ario Pambudi- E1A015228- FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) DAFTARPUSTAKA-Lintang Ario Pambudi- E1A015228- 2019.pdf Download (304kB) | Preview

Abstract

Praperadilan merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dalam memberikan jaminan terhadap keterlaksanaan penegakan hukum baik dan tidak melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa. Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka memperluas wewenang praperadilan, terkait dengan obyek praperadilan berupa uji keabsahan penetapan tersangka untuk diajukan ke pengadilan. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik setelah mendapat bukti permulaan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Hasil Penelitian menunjukan bahwa bukan hanya penyidik kepolisian yang dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka tetapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Tindakan seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak dapat juga diajukan praperadilan apabila tindakan yang diambil dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2018/Pn.Pwt Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak dalam menetapan pemohon sebagai tersangka tidak melakukan sesuai prosedur yang ada dan hanya berdasarkan 1 alat bukti saja sehingga permohonan praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka dikabulkan , Hakim menyatakan penetapan status tersangka atas diri pemohon tidak sah.

Actions (login required)

View Item