RIDANTI, Nivena (2019) Kebijakan Pengenaan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Dalam Bisnis E-Commerce (Studi Di Direktorat Jenderal Pajak ). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) COVER-NIVENA RIDANTI-E1A014310-SKRIPSI-2019.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	PDF (Abstrak) ABSTRAK-NIVENA RIDANTI-E1A014310-SKRIPSI-2019.pdf Download (19kB) | Preview
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-NIVENA RIDANTI-E1A014310-SKRIPSI-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabI) BAB I-NIVENA RIDANTI-E1A014310-SKRIPSI-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (58kB)
	PDF (BabII) BAB II-NIVENA RIDANTI-E1A014310-SKRIPSI-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	PDF (BabIII) BAB III-NIVENA RIDANTI-E1A014310-SKRIPSI-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (26kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-NIVENA RIDANTI-E1A014310-SKRIPSI-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	PDF (BabV) BAB V-NIVENA RIDANTI-E1A014310-SKRIPSI-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (37kB)

Abstract

Peningkatanjumlah pengguna internet berdampak pada meningkatnya omset perdagangan elektronik ini nyatanya menimbulkan beberapa masalah dalam perpajakan.Perlu adanya regulasi pajak yang tepat atas transaksi e-commerce, untuk mencegah kehilangan potensi penerimaan pajak pemerintah. Penelitian ini mengambil rumusan masalah mengenai pengenaan pajak atas transaksi ecommercemenurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce dan Implikasi hukum apakah yang timbul terhadap penegakan hukum akibat diterapkannya Surat Edaran No. SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan analisis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan disajikan dalam bentuk naratif. Pada prinsipnya perdagangan melalui internet sama seperti perdagangan konvensional, yang membedakan yaitu cara dan alat yang digunakan, jadi tidak ada perbedaan perlakuan pajak. Pelaksanaan Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait pengenaan pajak atas transaksi e-commerce yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah. Terhadap pelaku bisnis e-commerce yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Hal ini menunjukan bahwa dalam penegakan hukum Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 berimplikasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah.

Actions (login required)

View Item