MUHAMMAD, Qantas Rifky (2019) Pengkualifikasian Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor : 1/G/2016/PTUN-BL). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) COVER-QANTAS RIFKY MUHAMMAD-E1A115074-SKRIPSI-2019.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	PDF (Abstrak) ABSTRAK-QANTAS RIFKY MUHAMMAD-E1A115074-SKRIPSI-2019.pdf Download (157kB) | Preview
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-QANTAS RIFKY MUHAMMAD-E1A115074-SKRIPSI-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (715kB)
	PDF (BabI) BAB-I-QANTAS RIFKY MUHAMMAD-E1A115074-SKRIPSI-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	PDF (BabII) BAB-II-QANTAS RIFKY MUHAMMAD-E1A115074-SKRIPSI-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-QANTAS RIFKY MUHAMMAD-E1A115074-SKRIPSI-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-QANTAS RIFKY MUHAMMAD-E1A115074-SKRIPSI-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	PDF (BabV) BAB-V-QANTAS RIFKY MUHAMMAD-E1A115074-SKRIPSI-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) DAFTAR-PUSTAKA-QANTAS RIFKY MUHAMMAD-E1A115074-SKRIPSI-FH-2019.pdf Download (178kB) | Preview

Abstract

Objek penelitian utama dalam penelitian ini adalah Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor : 1/G/2016/PTUN-BL, pada penelitian ini akan diuraikan pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifikasikan surat keputusan yang dijadikan objek sengketa di PTUN dalam putusan tersebut, serta pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keabsahan surat keputusan objek sengketa. Penggugat dalam perkara a quo adalah ialah 5 (lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diwakili oleh M. Ridho, S.H., M.H., Frans Handrajadi, S.H. dan Yormel, S.H., sedangkan Tergugat adalah Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan objek gugatannya adalah Surat Keputusan Ketua KASN perihal laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendeketan analisis. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifikasikan surat keputusan berupa rekomendasi yang dijadikan objek gugatan Penggugat sebagai objek gugatan di PTUN adalah tidak tepat atau keliru, karena surat keputusan objek sengketa tidak bersifat final karenanya belum menimbulkan hukum apapun bagi Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak memiliki legal standing. Pertimbangan hukum hakim dalam menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa yang didasarkan pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang ASN yang menyatakan Tergugat telah melampaui kewenangan adalah keliru, sebab berdasarkan Pasal 30 dan 120 Undang-Undang a quo dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa merupakan kewenangan Tergugat.

Actions (login required)

View Item