ISVANDRYA, Silvira Rossa (2024) Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Saudara Sepersusuan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Silvira Rossa Isvandrya-E1A020233-Skripsi-2024.pdf Download (123kB)
	PDF (Legalitad) LEGALITAS-Silvira Rossa Isvandrya-E1A020233-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Silvira Rossa Isvandrya-E1A020233-Skripsi-2024.pdf Download (144kB)
	PDF (BabI) BAB-l-Silvira Rossa Isvandrya-E1A020233-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 14 March 2025. Download (206kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Silvira Rossa Isvandrya-E1A020233-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 14 March 2025. Download (329kB)
	PDF (BabIIII) BAB-III-Silvira Rossa Isvandrya-E1A020233-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 14 March 2025. Download (91kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Silvira Rossa Isvandrya-E1A020233-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Silvira Rossa Isvandrya-E1A020233-Skripsi-2024.pdf Download (79kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Silvira Rossa Isvandrya-E1A020233-Skripsi-2024.pdf Download (148kB)

Abstract

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama, kepercayaan, dan memenuhi syarat serta rukun perkawinan yang telah ditetapkan baik secara Undang-Undang yang berlaku maupun menurut hukum Islam. Perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menjadi tidak sah dan dapat dilakukan pembatalan perkawinan melalui permohonan ke pengadilan agama. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan dan akibat hukum dari dilakukannya pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian perspektif analisis, pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan hasil penelitian disajikan dengan teks naratif serta analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena saudara sepersusuan didasarkan pada Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) angka (3) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, hakim kurang tepat dalam memberikan pertimbangannya karena pada kasus ini perkawinan batal bukan karena hubungan semenda tetapi saudara sepersusuan. Sehingga lebih tepat menggunakan Pasal 8 huruf (d) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) angka (4) Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga dapat melengkapi dengan Pasal 22, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap para pihak yaitu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dan terhadap anak yaitu tetap menjadi anak yang sah.

Actions (login required)

View Item