AZZURA, Sarah (2024) Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Sarah Azzura-E1A020115-Skripsi-2024.pdf Download (112kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS - Sarah Azzura - E1A020115 - Skripsi - 2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (872kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Sarah Azzura-E1A020115-Skripsi-2024.pdf Download (225kB)
	PDF (BabI) BAB I - Sarah Azzura - E1A020115-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 21 March 2025. Download (320kB)
	PDF (BabII) BAB II - Sarah Azzura- E1A020115-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 21 March 2025. Download (319kB)
	PDF (BabIII) BAB III - Sarah Azzura - E1A020115- Skripsi- Sarah Azzura.pdf Restricted to Repository staff only until 21 March 2025. Download (176kB)
	PDF (BabIV) BAB IV - Sarah Azzura - E1A020115 - Skripsi- 2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	PDF (BabV) BAB V - Sarah Azzura - E1A020115 - Skripsi - 2024.pdf Download (162kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA - Sarah Azzura - E1A020115- Skripsi - 2024.pdf Download (293kB)

Abstract

Pencatatan Perkawinan merupakan hak yang dimiliki setiap manusia. Syarat sahnya suatu perkawinan tercermin pada Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan beda agama pada penelitian ini dilaksanakan melalui penetapan pengadilan.Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan bagaimana akibat hukum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks preskriptif dan metode analisis data yang digunakan yaitu normatif kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr. Mengacu pada ketentuan Pasal 35 Huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta fakta bahwa Para Pemohon menikah secara Katholik, putusan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut penulis, hakim seharusnya dapat menambahkan kedua peraturan tersebut sebagai dasar pertimbangannya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 melahirkan akibat hukum perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan secara administratif kependudukan dan menutup celah hukum bagi perkawinan beda agama untuk mendapatkan pengakuan melalui penetapan pengadilan.

Actions (login required)

View Item