MURNIASIH, Murniasih (2019) Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi (Studi Kasus Gratifikasi Gubernur Jambi). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
|
PDF (Cover)
COVER-Murniasih-E1A015020-Skripsi-FH-2019.pdf Download (91kB) | Preview |
|
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Murniasih-E1A015020-Skripsi-FH-2019.pdf Download (172kB) | Preview |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Murniasih-E1A015020-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB) |
||
PDF (BabI)
BAB I-Murniasih-E1A015020-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB) |
||
PDF (BabII)
BAB II-Murniasih-E1A015020-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (447kB) |
||
PDF (BabIII)
BAB III-Murniasih-E1A015020-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB) |
||
PDF (BabIV)
BAB IV-Murniasih-E1A015020-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (451kB) |
||
PDF (BabV)
BAB V-Murniasih-E1A015020-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB) |
||
|
PDF (Daftarpustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Murniasih-E1A015020-Skripsi-FH-2019.pdf Download (208kB) | Preview |
Abstract
Pembuktian terbalik merupakan suatu mekanisme pembuktian yang membebankan kewajiban pembuktian kepada terdakwa. Pada pembuktian tindak pidana umum, beban pembuktian tidak melekat pada diri terdakwa sebagaimana rumusan Pasal 66 KUHAP. Implementasi beban pembuktian terbalik digunakan pada tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi tentang gratifikasi dan hambatan yang ditemui dalam penerapan beban pembuktian terbalik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang tersistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi tentang gratifikasi dilaksanakan dengan pembuktian berimbang atau semi terbalik, baik terdakwa dan penuntut umum melakukan pembuktian. Hambatan yang ditemui antara lain 1). adanya ketidakjelasan pengaturan hukum tentang gratifikasi, 2). penegak hukum (pengacara) yang belum memberikan pemahaman pentingnya melakukan pembuktian terbalik, dan 3). adanya persepsi bahwa beban pembuktian terbalik melanggar hak asasi manusia (HAM).
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Nomor Inventaris: | E19080 |
Uncontrolled Keywords: | Beban pembuktian terbalik, Tindak pidana korupsi, Gratifikasi |
Subjects: | P > P391 Political corruption |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mr Supriyana Supriyana |
Date Deposited: | 27 Sep 2019 03:35 |
Last Modified: | 27 Sep 2019 03:35 |
URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/2644 |
Actions (login required)
View Item |