IRCHAMI, Fachitah (2024) Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.P/2023/PA.Skh). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Fachitah Irchami-E1A020173-Skripsi-2024.pdf Download (117kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Fachitah Irchami-E1A020173-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Fachitah Irchami-E1A020173-Skripsi-2024.pdf Download (65kB)
	PDF (BabI) BAB I-Fachitah Irchami-E1A020173-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 21 March 2025. Download (205kB)
	PDF (BabII) BAB II-Fachitah Irchami-E1A020173-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 21 March 2025. Download (234kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Fachitah Irchami-E1A020173-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 21 March 2025. Download (69kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Fachitah Irchami-E1A020173-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	PDF (BabV) BAB V-Fachitah Irchami-E1A020173-Skripsi-2024.pdf Download (65kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Fachitah Irchami-E1A020173-Skripsi-2024.pdf Download (192kB)

Abstract

Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan. Pemalsuan identitas menjadi salah satu penyebab dapat terjadinya pembatalan perkawinan. Kasus seperti ini terjadi pada Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Putusan Nomor 479/Pdt. P/2023/PA. Skh. Adapun putusan tersebut mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I (suami) yang mengaku masih jejaka, namun nyatanya telah memiliki dua orang istri sah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara permohonan pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 479/Pdt P/2023/PA. Skh dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan dari kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan data sekunder yang diproses melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 479/Pdt P/2023/PA. Skh mendasarkan pada Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan jo 73 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Perkawinan. Menurut penulis, majelis hakim dapat menambahkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengganti Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 23 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan hukumnya. Akibat hukum yang ditimbulkan karena pembatalan perkawinan dapat berakibat terhadap hubungan suami istri yang di mana perkawinan yang pernah dilangsungkan diaggap tidak pernah ada sehigga status suami istri kembali seperti semula

Actions (login required)

View Item