MEIDIANA, Firda Putri (2024) Pengabulan Permohonan Itsbbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Malaysia dengan Wali Nikah Imam Setempat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Baru Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Br). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_FIRDA_PUTRI_MEIDIANA_E1A020189_SKRIPSI_2024.pdf Download (123kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_FIRDA_PUTRI_MEIDIANA_E1A020189_SKRIPSI_2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrakk) ABSTRAK-FIRDA PUTRI MEIDIANA-E1A020189-SKRIPSI-2024.pdf Download (83kB)
	PDF (BabI) BAB_I_FIRDA_PUTRI_MEIDIANA_E1A020189_SKRIPSI_2024.pdf Restricted to Repository staff only until 22 March 2025. Download (509kB)
	PDF (BabII) BAB_II_FIRDA_PUTRI_MEIDIANA_E1A020189_SKRIPSI_2024.pdf Restricted to Repository staff only until 22 March 2025. Download (253kB)
	PDF (BabIII) BAB_III_FIRDA_PUTRI_MEIDIANA_E1A020189_SKRIPSI_2024.pdf Restricted to Repository staff only until 22 March 2025. Download (205kB)
	PDF (BabIV) BAB_IV_FIRDA_PUTRI_MEIDIANA_E1A020189_SKRIPSI_2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (708kB)
	PDF (BabV) BAB_V_FIRDA_PUTRI_MEIDIANA_E1A020189_SKRIPSI_2024.pdf Download (76kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR_PUSTAKA_FIRDA_PUTRI_MEIDIANA_E1A020189_SKRIPSI_2024.pdf Download (212kB)

Abstract

PENGABULAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA MALAYSIA DENGAN WALI NIKAH IMAM SETEMPAT (Studi Penetapan Pengadilan Agama Barru Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Br) Disusun oleh: Firda Putri Meidiana E1A020189 ABSTRAK Permohonan Itsbat Nikah pada suatu perkawinan campur merupakan hal yang menjadi perhatian khusus pada setiap negara untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini mengacu pada PP No. 9 Tahun 1975 pada Bab II tentang Pencatatan Perkawinan, yang menjelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Kemudian, Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar negeri diatur dalam Kompilasi Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2012 sampai dengan 2019 Kamar Agama Nomor 3 tahun 2015 poin 8. Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Malaysia dengan Wali Nikah Imam Setempat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Barru Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Br) dan bagaimana akibat dari pengabulan permohonan itsbat nikah tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara normatif, sistematis dan logis guna memperoleh penjelasan dari masalah tersebut. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim berdasar pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jounto Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 25 ayat (1) Pencatatan Perkawinan tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemohon melakukan permohonan untuk itsbat nikah terhadap perkawinannya. Menurut peneliti, hakim dapat menambahkan pertimbangan hukum Hakim dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2012 sampai dengan 2019 Kamar Agama Nomor 3 tahun 2015 poin 8. Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Akibat pengabulan dari permohonan Pemohon, menurut peneliti adalah berdampak pada status perkawinan, status anak, keberadaan harta, dan tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua untuk menafkahi anak dari perkawinan tersebut secara lahiriah dan batiniah. Kata Kunci: Pengabulan Permohonan Itsbat Nikah ACCEPTANCE OF ITSBAT MARRIAGE APPLICATIONS BETWEEN INDONESIAN CITIZENS AND MALAYSIAN CITIZENS WITH LOCAL PRIEST MARRIAGE GUARDIANS (Barru District Court Determination Study Number9/Pdt.P/2022/PA.Br) Compiled by: Firda Putri Meidiana E1A020189 ABSTRACT The application for itsbat marriage in a mixed marriage is a matter of special concern in every country to ensure legal certainty. This refers to PP no. 9 of 1975 in Chapter II concerning Marriage Registration, which explains in Article 3 paragraph (1) that every person who is going to get married shall notify his wishes to the Registrar's Officer at the place where the marriage will take place. Then, the registration of marriages of Indonesian citizens abroad is regulated in the Compilation of Formulations for Plenary Meetings of the Religious Chambers 2012 to 2019 No. 3 of 2001 point 8. Marriages for Indonesian citizens abroad who are not registered after returning to Indonesia for more than one year can submit a marriage itbat to the Religious Court in the area where the Petitioner lives. The formulation of the problem is what the judge's legal considerations are in granting the Application for Itsbat Marriage between an Indonesian Citizen and a Malaysian Citizen with a Local Imam Marriage Guardian (Barru District Court Determination Study Number 9/Pdt.P/2022/PA.Br) and what are the consequences of granting the application itsbat the marriage. This research uses normative juridical research which is then analyzed normatively, systematically and logically in order to obtain an explanation of the problem. The results of the research can be concluded that the Judge's legal considerations are based on Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 including the Compilation of Islamic Law Article 5 paragraph (1) as well as Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration, Article 25 paragraph (1 ) Marriage Registration concerning Marriage which explains that every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations, so that the Petitioner applies for a marriage registration regarding his marriage. According to researchers, judges can add legal considerations to Judges with Article 56 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Formulations for Plenary Meetings of the Supreme Court for 2012 to 2019 Religious Chamber Number 3 of 2015 point 8. Marriage for Citizens Indonesians abroad who are not registered after returning to Indonesia for more than one year can submit a marriage itbat to the Religious Court in the area where the Applicant lives. According to the researcher, the consequences of granting the Petitioner's petition have an impact on marital status, child status, the existence of assets, and the Petitioner's responsibility as a parent to support the children of the marriage physically and mentally. Keywords:Granting the Marriage Isbat Application

Actions (login required)

View Item