RAJASA, Ahimsa Prima (2023) Tinjauan Yuridis Legalitas Intervensi Asing dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Intervensi Negara atas Permintaan Pemerintah Irak untuk Membantu Melawan Islamic State of Iraq and Syria pada 2014). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_Ahimsa Prima Rajasa_E1A017249_SKRIPSI_2023.pdf Download (460kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_Ahimsa Prima Rajasa_E1A017249_SKRIPSI_2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (685kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_Ahimsa Prima Rajasa_E1A017249_SKRIPSI_2023.pdf Download (291kB)
	PDF (BabI) BAB I_Ahimsa Prima Rajasa_E1A017249_SKRIPSI_2023.pdf Restricted to Repository staff only until 25 March 2025. Download (492kB)
	PDF (BabII) BAB II_Ahimsa Prima Rajasa_E1A017249_SKRIPSI_2023.pdf Restricted to Repository staff only until 25 March 2025. Download (551kB)
	PDF (BabIII) BAB III_Ahimsa Prima Rajasa_E1A017249_SKRIPSI_2023.pdf Restricted to Repository staff only until 25 March 2025. Download (209kB)
	PDF (BabIV) BAB IV_Ahimsa Prima Rajasa_E1A017249_SKRIPSI_2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB)
	PDF (BabV) BAB V_Ahimsa Prima Rajasa_E1A017249_SKRIPSI_2023.pdf Download (192kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTRA PUSTAKA_Ahimsa Prima Rajasa_E1A017249_SKRIPSI_2023.pdf Download (335kB)

Abstract

Penyelesaian sengketa dalam hukum internasional terbagi menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan kekerasan. Intervensi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa secara kekerasan yang dilarang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa karena diselesaikan dengan ikut campur terkait permasalahan dalam negeri negara lain tanpa izin, serta melanggar kedaulatan dari negara yang bersangkutan. Pada 2014 pemerintah Irak mengajukan permintaan intervensi asing untuk membantu melawan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan intervensi negara menurut hukum internasional dan menganalisis legalitas intervensi atas permintaan yang dilakukan oleh Irak untuk membantu melawan ISIS pada 2014. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang kemudian disajikan secara sistematis, logis, dan rasional serta menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa intervensi sebagai cara penyelesaian sengketa dengan cara paksa disertai kekerasan merupakan hal yang dilarang dalam Piagam PBB terdapat dalam Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 2 ayat 7. Intervensi memiliki berbagai macam bentuk salah satunya intervensi atas permintaan. Lebih lanjut dalam Pasal 51 Piagam PBB terdapat pengecualian intervensi yang diperbolehkan dalam hukum internasional yaitu: intervensi kolektif sesuai dengan Piagam PBB, intervensi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan serta keselamatan jiwa warga negara di luar negeri, pertahanan diri apabila tujuan dari intervensi diperlukan untuk menghilangkan bahaya serangan bersenjata yang nyata, dalam urusan-urusan protektorat yang berada di bawah kekuasaannya, apabila negara yang menjadi subjek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional menyangkut negara yang melakukan intervensi. Intervensi negara atas permintaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 dan 26 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA). Amerika Serikat melakukan intervensi berdasarkan atas permintaan dari Irak melalui surat yang disampaikan langsung ke Dewan Keamanan PBB (UN Doc. S/2014/440) sekaligus diperkuat dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2170 (2014) dan Resolusi Dewan Keamanan 2178 (2014).

Actions (login required)

View Item