AZMI, Fata Tsabitul (2024) Wali Adhal Karena Alasan Tidak Sekufu (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Nomor 65/Pdt.P/2021/Pa.Apn). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Fata Tsabitul Azmi-E1A019321-Skripsi-2024.pdf Download (31kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Fata Tsabitul Azmi-E1A019321-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Fata Tsabitul Azmi-Skripsi-2024.pdf Download (160kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Fata Tsabitul Azmi-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 29 April 2025. Download (443kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Fata Tsabitul Azmi-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 29 April 2025. Download (544kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Fata Tsabitul Azmi-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 29 April 2025. Download (84kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Fata Tsabitul Azmi-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (490kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Fata Tsabitul Azmi-Skripsi-2024.pdf Download (264kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Fata Tsabitul Azmi-Skripsi-2024.pdf Download (160kB)

Abstract

Wali dalam hukum Islam merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Adanya wali yang tidak mau atau enggan untuk menikahkan anak perempuannya disebut dengan wali adhal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam hal penolakan atau enggannya wali nasab dikarenakan calon suami pemohon dianggap tidak sekufu dengan pemohon berdasarkan pada Putusan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Apn.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan wali adhal karena alasan tidak sekufu dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan wali hakim berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dalam Putusan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Apn. Hakim mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti pada pertimbangan hukum hakim menggunakan Pasal 2 saja karena Pasal 3 kurang tepat jadi pertimbangan hakim. Kemudian menurut peneliti hakim menambahkan Peraturan Menteri Agama Tentang Wali hakim terbaru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1). Kemudian hakim juga perlu menambahkan Pasal 39 dan 61 Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya permohonan wali adhal yaitu berpindahnya wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim dan harus dengan adanya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’yah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatatan Nikah. Wali hakim harus menawarkan kembali kepada wali nasabnya yang apabila tetap menolak maka dilaksanakan dengan wali hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Actions (login required)

View Item