PETRINA, Anisa (2019) Penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Nomor 54/PDT.SUS.BPSK/2017/PN.TSM.). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) 1.COVER-ANISA PETRINA-E1A015034-SKRIPSI-F HUKUM 2019.pdf Download (32kB) | Preview
	PDF (Legalitas) 2.LEGALITAS-ANISA PETRINA-E1A015034-SKRIPSI-F HUKUM 2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB)
Preview	PDF (Abstrak) 3.ABSTRAK-ANISA PETRINA-E1A015034-SKRIPSI-F HUKUM 2019.pdf Download (251kB) | Preview
	PDF (BabI) 4.BAB-I-ANISA PETRINA-E1A015034-SKRIPSI-F HUKUM 2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	PDF (BabII) 5.BAB-II-ANISA PETRINA-E1A015034-SKRIPSI-F HUKUM 2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	PDF (BabIII) 6.BAB-III-ANISA PETRINA-E1A015034-SKRIPSI-F HUKUM 2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	PDF (BabIV) 7.BAB-IV-ANISA PETRINA-E1A015034-SKRIPSI-F HUKUM 2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	PDF (BabV) 8.BAB-V-ANISA PETRINA-E1A015034-SKRIPSI-F HUKUM 2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) 9.DAFTAR PUSTAKA-ANISA PETRINA-E1A015034-SKRIPSI-F HUKUM 2019.pdf Download (96kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam sengketa antara Ita Witasari dengan Bank Tabungan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 54/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN. Tsm. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah preskriptif dengan menggunakan data sekunder yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisa secara normatif-kualitatif. Hasil penelitian pada Putusan Nomor 54/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.Tsm ini menunjukan bahwa antara Ita Witasari dan Bank Tabungan Negara tidak ada hubungan hukum keperdataan, karena Ita Witasari bukan merupakan nasabah yang terikat perjanjian dengan Bank melainkan pihak ketiga, Ita Witasari hanya terikat perjanjian dengan Afif Naofal yang merupakan sengketa perdata murni, oleh karena itu BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut karena tidak termasuk kualifikasi sengketa konsumen. Hal ini didasarkan pada Pasal 52 huruf k UUPK, Pasal 1 angka (8) dan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Actions (login required)

View Item