ZANNUBA, Laely Arifah (2024) Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia pada Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota (Penelitian pada Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Laely Arifah Zannuba-F1B020022-Skripsi-2024.pdf Download (182kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Laely Arifah Zannuba-F1B020022-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (744kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Laely Arifah Zannuba-F1B020022-Skripsi-2024.pdf Download (426kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Laely Arifah Zannuba-F1B020022-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 8 May 2025. Download (472kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Laely Arifah Zannuba-F1B020022-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 8 May 2025. Download (948kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Laely Arifah Zannuba-F1B020022-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 8 May 2025. Download (193kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Laely Arifah Zannuba-F1B020022-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (673kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Laely Arifah Zannuba-F1B020022-Skripsi-2024.pdf Download (759kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Laely Arifah Zannuba-F1B020022-Skripsi-2024.pdf Download (972kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Laely Arifah Zannuba-F1B020022-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kebutuhan pemerintah atas perbaikan tata kelola data pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi latar belakang pemerintah menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Penelitian ini berfokus pada “Implementasi Kebijakan SDI Pada Tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas”. Tujuannya untuk mengidentifikasi kendala dan potensi pengembangan kebijakan Satu Data Kabupaten Banyumas. Kajian pustaka penelitian ini mengadopsi kajian implementasi kebijakan model Smith (1973) dan street level bureaucracy oleh Lipsky (1983) yaitu aspek idealized policy, implementing organization, target groups, dan social dynamics. Dalam aspek idealized policy terdiri dari sub aspek pemahaman, tujuan, sejauh mana implementasi kebijakan, dan kendala. Dalam aspek implementing organization terdiri dari sub aspek struktur organisasi, komunikasi, perlindungan terhadap keamanan data, serta pengawasan dan evaluasi. Dalam aspek target groups terdiri dari sub aspek pemberdayaan dan ketersediaan sumber daya manusia. Dalam aspek social dynamics terdiri dari sub aspek peran masyarakat dan dampak sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan teknik purposive sampling dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan metode interaktif Miles Huberman (1994). Informan penelitian yaitu masyarakat, Ketua Komisi I DPRD, OPD/instansi (produsen data, wali data, pembina data, dan koordinator SDI) Kabupaten Banyumas. Teknik validitas dan reliabilitas yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Temuan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam aspek idealized policy, sudah ada regulasi namun implementasinya masih ditemukan kendala. Dalam aspek implementing organization, struktur belum terdefinisi dengan jelas, komunikasi sudah aktif dilakukan, sudah ada upaya perlindungan keamanan data, serta ada proses pengawasan dan evaluasi berkala melalui Forum SDI. Dalam aspek target groups, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia masih kurang karena pembinaan belum intens dilakukan. Terakhir, dalam aspek social dynamics, terdapat partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan data maupun memberikan kritik dan masukan melalui survei, tetapi kemanfaatan kebijakan SDI belum dirasakan oleh masyarakat luas Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas berpedoman pada regulasi yang ditetapkan. Ditemukan kendala seperti kurangnya kualitas data, portal website belum optimal, kurangnya kualitas sumber daya manusia, sistem automated data integration belum efektif, struktur OPD/instansi belum terdefinisi, belum ada pemberdayaan, serta kemanfaatan belum dirasakan masyarakat luas. Sementara itu, terdapat potensi pengembangan seperti dukungan regulasi yang terus diperbaiki, komitmen keberlanjutan dan pengembangan, serta partisipasi aktif masyarakat. Implikasi secara umum adalah kebijakan SDI perlu dimasukkan ke dalam RPJPD Kabupaten Banyumas. Selain itu, implikasi dari keempat aspek yaitu segera menetapkan regulasi terbaru, mengatur struktur organisasi yang terdefinisi, menjaga komunikasi aktif, meningkatkan keamanan data, pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan automated data integration serta partisipasi aktif masyarakat.

Actions (login required)

View Item