FADHILAH, Muhammad (2017) Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ( Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dalam Industri Non Minyak dan Gas Bumi dengan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover _1.pdf Download (2MB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak _1.pdf Download (2MB) | Preview
	PDF (BabI) Bab 1_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka _1.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penerapan pola hubungan kerja antara pihak perusahaan dengan pekerja/buruh mengalami perubahan-perubahan yang signifikan yang berdampak pada kondisi hubungan industrial. Saat ini para pelaku produksi terdapat kecenderungan tidak asing lagi untuk melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing), pola ini merupakan issue krusial di kalangan pekerja/buruh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupaa peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan situs internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pekerjaan pokok (core business) dan jenis pekerjaan penunjang (non-core business) serta untuk menganalisis penerapan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dalam industri non minyak dan gas bumi dengan industri pertambangan minyak dan gas bumi dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dalam industri pertambangan minyak dan gas bumi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama sesuai dengan pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan mengenai Pekerjaan Waktu Tertentu. Penerapan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dalam industri non minyak dan gas bumi ditentukan oleh asosiasi sektor usaha sehingga rawan terjadi pelanggaran dalam penentuan pekerjaan pokok (core business) dan pekerjaan penunjang (non core business). Hal ini menunjukkan bahwa dalam regulasi di sektor non minyak dan gas bumi kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item