Penolakan Istbat Nikah (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0098/PDT.P/2015/PA.Bkt)

NURAINI, Nahdia (2017) Penolakan Istbat Nikah (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0098/PDT.P/2015/PA.Bkt). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (424kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas dan bagian awal tugas akhir_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (628kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak.pdf

Download (427kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (470kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (538kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (449kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (495kB)
[img]
Preview
PDF (BabV)
Bab V_1.pdf

Download (433kB) | Preview
[img] PDF (Lampiran)
Lampiran_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (441kB)

Abstract

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku” maka perkawinan yang tidak didaftarkan dapat mengajukan Istbat Nikah seperti salah satu perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Bkt. Metode penelitian dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian peneliti menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan Istbat Nikah sudah tepat, karena telah sesuai dengan Pasal 6 ayat(1) KHI dalam penolakan permohonan istbat nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Bkt. selain itu Majelis Hakim sebaiknya mempertimbangkan Pasal 7 ayat(3) huruf (c) mengenai adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan hal ini mengenai wali nikah yang digunakan adalah ayah tiri yang tidak sah untuk menjadi wali serta pelimpahan wali nikah oleh wali nasab yang melalui telepon tidaklah sah karena tidak ada bukti otentik mengenai pelimpahan wali nikah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17029
Uncontrolled Keywords: Istbat nikah, Pelimpahan wali nikah, Pencatatan perkawinan
Subjects: ?? M84a ??
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Anisa Sri Restanti
Date Deposited: 04 Oct 2018 08:03
Last Modified: 18 Dec 2019 08:06
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/27

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year