NURHASANAH, Nurhasanah (2017) Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Studi di Kabupaten Banjarnegara). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
|
PDF (Cover)
Cover _1.pdf Download (66kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Legalitas)
Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (725kB) |
|
|
PDF (Abstrak)
Abstrak _1.pdf Download (373kB) | Preview |
|
|
PDF (BabI)
Bab 1_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (532kB) |
|
|
PDF (BabII)
Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB) |
|
|
PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB) |
|
|
PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB) |
|
|
PDF (BabV)
Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB) |
|
|
PDF (DaftarPustaka)
Daftar Pustaka _1.pdf Download (294kB) | Preview |
Abstract
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang cukup luas untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar urusan pemerintah pusat. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran dan hambatan-hambatan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil (studi di Kabupaten Banjarnegara) Metode Pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Banjarnegara dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan catatan sipil mempunyai peran yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan. Dalam meningkatkan tertib admnistrasi kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Daerah memiliki hambatan berupa sarana dan prasana dan dari masyarakat itu sendiri.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | E17274 |
| Uncontrolled Keywords: | Kewenangan, Peran, Pemerintah Daerah, Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| Subjects: | A > A52 Administrative law P > P431 Population |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mr Supriyana Supriyana |
| Date Deposited: | 16 Oct 2018 02:09 |
| Last Modified: | 07 Sep 2020 03:53 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/270 |
Actions (login required)
 |
View Item |