PRAYUGO, Hendriyadi Arif (2024) Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Studi Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.kbm). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Hendriyadi Arif Prayugo-E1A020009-Skripsi-2024.pdf Download (144kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Hendriyadi Arif Prayugo-E1A020009-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (533kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Hendriyadi Arif Prayugo-E1A020009-Skripsi-2024.pdf Download (240kB)
	PDF (BabI) BAB-I-HENDRIYADI ARIF PRAYUGO-E1A020009-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 16 May 2025. Download (343kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Hendriyadi Arif Prayugo-E1A020009-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 16 May 2025. Download (439kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Hendriyadi Arif Prayugo-E1A020009-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 16 May 2025. Download (143kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Hendriyadi Arif Prayugo-E1A020009-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Hendriyadi Arif Prayugo-E1A020009-Skripsi-2024.pdf Download (152kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Hendriyadi Arif Prayugo-E1A020009-Skripsi-2024.pdf Download (229kB)

Abstract

Wali nikah menjadi rukun perkawinan yang mutlak harus dipenuhi sebagaimana amanat Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Wali nikah pada Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dibagi dan terdiri atas wali nasab dan wali hakim, sedangkan dikenal pembagian wali nikah lainnya menurut hukum Syariat Islam ialah wali muhakkam. Wali muhakkam merupakan wali yang ditunjuk oleh kedua calon mempelai kawin tanpa ada hubungan nasab dengan calon mempelai wanita untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, sistematis, dan logis guna menjawab rumusan-rumusan masalah penelitian ini. Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri atas bagaimana keabsahan perkawinan menggunakan wali muhakkam di Indonesia dan bagaimana dasar pertimbangan dasar hukum hakim dalam menolak permohonan Itsbat Nikah Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis bahwasanya perkawinan menggunakan wali muhakkam di Indonesia ialah tidak diakui keabsahannya dikarenakan oleh Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 20 ayat (2) hanya disebutkan macam wali yakni wali nasab dan wali hakim. Meskipun menurut mahzab Syafi’I dan Maliki memperbolehkan perkawinan menggunakan wali muhakkam asalkan dipenuhi tiga persyaratan yaitu tidak adanya wali nasab sama sekali, didaerah setempat tidak ada qadhi syar’i, dan wali muhakkam tersebut merupakan orang yang adil dan mengetahui hukum syar’a perkawinan. Menurut penulis, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap penolakan permohonan Itsbat Nikah register perkara nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm ialah sudah tepat dan mencerminkan kepastian hukumnya hal ini dikarenakan penggunaan wali muhakkam tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 20 ayat (2) yang hanya menyebutkan macam wali menjadi dua yakni wali nasab dan wali hakim.

Actions (login required)

View Item