ROYANTO, Yayan (2019) Pemutusan hubungan kerja (PHK) karena menjadi pengurus serikat pekerja pada PT. Hand Sum Tex Kota Tangerang (Studi Pada Putusan Nomor 208 K/PDT.Sus-PHI/2013). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) 2. COVER- Yayan Royanto-E1A015066-Skripsi-2019.pdf Download (38kB) | Preview
	PDF (Legalitas) 3. LEGALITAS-Yayan Royanto-E1A015066-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	PDF (Abstrak) 4. ABSTRAK-Yayan Royanto-E1A015066-Skripsi-2019.pdf Download (36kB) | Preview
	PDF (BabI) 5. BAB I-Yayan Royanto-E1A015066-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (60kB)
	PDF (BabII) 6. BAB II-Yayan Royanto-E1A015066-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	PDF (BabIII) 7. BAB III-Yayan Royanto-E1A015066-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (21kB)
	PDF (BabIV) 8. BAB IV-Yayan Royanto-E1A015066-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	PDF (BabV) 9. BAB V-Yayan Royanto-E1A015066-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (21kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) 10. DAFTAR PUSTAKA-Yayan Royanto-E1A015066-Skripsi-2019.pdf Download (18kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan Mahkamah Agung Nomor 203 K/PDT.SusPHI/2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 46/PHI.G/2012/PN.Srg mengenai perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) PT. Hand Sum Tex Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan analisis. Spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial telah menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Hand Sum Tex Kota Tangerang terhadap pekerjanya harus dinyatakan batal demi hukum, karena pemutusan hubungan kerja dilakukan sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja memiliki hak, salah satunya yaitu berserikat dan berunding bersama yang diatur dalam ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 98 tentang Hak-hak dasar daripada Hak untuk berorganisasi dan berunding bersama jo Rekomendasi ILO Nomor 143 Tahun 1971 tentang Perwakilan Pekerja. Berdasarkan pertimbangan yang didasarkan perundangundangan hakim memutuskan bahwa PHK yang demikian batal demi hukum dan wajib mempekerjakan kembali pekerjanya.

Actions (login required)

View Item