HAGRIYATAMA, Refonda Alam (2024) Implementasi International Convention on Elimination of All Form of Racial Discrimination (ICERD) dalam Kebijakan Pembatasan Hak Milik Tanah bagi Warga Negara Indonesia Etnis Tionghoa di Yogyakarta. Skripsi thesis, Universitas Jendral Soedirman.
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Cover)
COVER-Refonda Alam Hagriyatama-F1F017079-Skripsi-2024.pdf Download (27kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Refonda Alam Hagriyatama-F1F017079-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (546kB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Refonda Alam Hagriyatama-F1F017079-Skripsi-2024.pdf Download (341kB) |
|
PDF (BabI)
BAB-I-Refonda Alam Hagriyatama-F1F017079-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB) |
|
PDF (BabII)
BAB-II-Refonda Alam Hagriyatama-F1F017079-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB) |
|
PDF (BabIII)
BAB-III-Refonda Alam Hagriyatama-F1F017079-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB-IV-Refonda Alam Hagriyatama-F1F017079-Skripsi-2024.pdf Download (219kB) |
|
PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Refonda Alam Hagriyatama-F1F017079-Skripsi-2024.pdf Download (228kB) |
Abstract
Penelitian yang berjudul “Implementasi International Convention on Elimination of All Form of Racial Discrimination (ICERD) Dalam Kebijakan Pembatasan Hak Milik Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Etnis Tionghoa di Yogyakarta” ini dianalisis melalui konsep Perjanjian Internasional dan pendekatan Dualisme dalam Teori Hukum Internasional. Penelitian ini berfokus menganalisis bagaimana implementasi ICERD di Indonesia, khususnya dalam pemberlakuan kebijakan pembatasan hak milik tanah bagi WNI etnis Tionghoa di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan kebijakan DIY yang disahkan melalui Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA. VIII/No.K.898/I/A 1975 tersebut memiliki nilai-nilai dan prinsip yang bertentangan dengan ICERD karena memiliki regulasi yang bersifat diskriminatif secara rasial. ICERD sendiri telah diratifikasi dan diadopsi oleh Indonesia ke dalam sistem perundang-undangan nasionalnya melalui UU No. 39 Tahun 1999. Keberadaan UU tersebut sebenarnya menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan dualisme dalam memposisikan ICERD sebagai salah satu instrumen Hukum Internasional. Namun dalam pelaksanaannya, faktor sejarah dan kurangnya sistem hukum yang secara rinci mampu mengatur kedudukan atara Hukum Internasional, Hukum Domestik, dan Kebijakan Daerah Istimewa yang secara hukum berada di luar ranah legal sistem perundang-undangan nasional, menyebabkan Indonesia mengalami ketidakmampuan yang mebuatnya tidak bisa secara utuh mematuhi Hukum Internasional yang seharusnya bersifat legaly binding (mengikat secara formal) karena sudah diratifikasi dan ditransformasi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | F24230 |
| Uncontrolled Keywords: | ICERD, Dualisme, Hukum Internasional, Perjanjian Internasional, Kebijakan Domestik, Diskriminasi Rasial |
| Subjects: | R > R7 Race discrimination |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > S1 Ilmu Hubungan Internasional |
| Depositing User: | Mr. Refonda Alam Hagriyatama |
| Date Deposited: | 21 May 2024 01:15 |
| Last Modified: | 21 May 2024 01:15 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/27193 |
Actions (login required)
 |
View Item |