ZULPA, Neng Putri Amelia (2024) Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Over Kredit Bumi Pakusarakan II Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blb. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Neng Putri Amelia Zulpa-E1A020031-Skripsi-2024.pdf Download (273kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Neng Putri Amelia Zulpa-E1A020031-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (986kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Neng Putri Amelia Zulpa-E1A020031-Skripsi-2024.pdf Download (295kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Neng Putri Amelia Zulpa-E1A020031-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 20 May 2025. Download (372kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Neng Putri Amelia Zulpa-E1A020031-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 20 May 2025. Download (370kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Neng Putri Amelia Zulpa-E1A020031-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 20 May 2025. Download (259kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Neng Putri Amelia Zulpa-E1A020031-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Neng Putri Amelia Zulpa-E1A020031-Skripsi-2024.pdf Download (191kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Neng Putri Amelia Zulpa-E1A020031-Skripsi-2024.pdf Download (254kB)

Abstract

Konsumen fasilitas kredit rumah tak jarang menghadapi masalah terkait akses sertifikat hak milik di akhir pembayaran kredit mereka. Pelanggaran terkait hak-hak yang dimiliki oleh konsumen masih banyak kerap terjadi di Indonesia, hal ini disebabkan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna barang/jasa di Indonesia masih sangat lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terkait over kredit Bumi Pakusarakan II yang tidak dipenuhi hak nya oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui data kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo sudah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana dalam putusan tersebut gugatan Indra Gunawan selaku konsumen dikabulkan seluruhnya dengan verstek, pelaku usaha dihukum untuk memberikan sertifikat asli atas nama SULISTIYANTO kepada Indra Gunawan dan memberikan izin serta kuasa kepada penggugat untuk menghadap Notaris/PPAT.

Actions (login required)

View Item