ANDINI, Shanti Melya (2024) Pembatalan Perkawinan karena Wali yang Tidak Sah (Studi Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Sgm). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1. COVER-SHANTI MELYA ANDINI-E1A020265-SKRIPSI-2024.pdf Download (368kB)
	PDF (Legalitas) 2. LEGALITAS-SHANTI MELYA ANDINI-E1A020265-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (718kB)
	PDF (Abstrak) 3. ABSTRAK-SHANTI MELYA ANDINI-E1A020265-SKRIPSI-2024.pdf Download (288kB)
	PDF (BabI) 4. BAB I-SHANTI MELYA ANDINI-E1A020265-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)
	PDF (BabII) 5. BAB II-SHANTI MELYA ANDINI-E1A020265-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	PDF (BabIII) 6. BAB III-SHANTI MELYA ANDINI-E1A020265-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	PDF (BabIV) 7. BAB IV-SHANTI MELYA ANDINI-E1A020265-SKRIPSI-2024.pdf Download (491kB)
	PDF (BabV) 8. BAB V-SHANTI MELYA ANDINI-E1A020265-SKRIPSI-2024.pdf Download (305kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9. DAFTAR PUSTAKA-SHANTI MELYA ANDINI-E1A020265-SKRIPSI-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB)

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Apabila syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 7766/Pdt.G/2023/PA.Sgm serta untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut mendasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 25, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, hakim dapat menambahkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini yaitu putusnya perkawinan antara pemohon dan termohon yang menyebabkan putusnya hubungan suami isteri serta status dari pemohon dan termohon kembali seperti semula.

Actions (login required)

View Item