AZIZAH, Syakira Hana Syifa (2024) Praperadilan Penghentian Penyidikan dan Penetapan Tersangka Pada Pegawai Kementerian Koperasi dan UKM (Studi Putusan No.5/Pid.Pra/2022/PN Bgr). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Syakira Hana Syifa Azizah-E1A020182-Skripsi-2024.pdf Download (23kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Syakira Hana Syifa Azizah-E1A020182-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (567kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Syakira Hana Syifa Azizah-E1A020182-Skripsi-2024.docx.pdf Download (164kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Syakira Hana Syifa Azizah-E1A020182-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2025. Download (294kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Syakira Hana Syifa Azizah-E1A020182-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2025. Download (412kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Syakira Hana Syifa Azizah-E1A020182-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2025. Download (237kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Syakira Hana Syifa Azizah-E1A020182-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Syakira Hana Syifa Azizah-E1A020182-Skripsi-2024.pdf Download (170kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Syakira Hana Syifa Azizah-E1A020182-Skripsi-2024.pdf Download (206kB)

Abstract

Praperadilan merupakan sistem pengawasan horizontal terhadap kewenangan aparat penegak hukum ketika melakukan upaya paksa. Pada penelitian ini isu hukum yang dikaji adalah Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2022/PN Bgr mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penetapan tersangka. Penyidik menetapkan 4 (empat) tersangka yang merupakan pegawai Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pasal 286 KUHP dan membatalkan status tersangka tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena pencabutan laporan dan restorative justice. Pada tahun 2022 kasus ini dilakukan penyidikan lanjutan yang disusul oleh Para Pemohon/Tersangka mengajukan permohonan praperadilan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangan-undangan, kasus dan preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengambil studi kepustakaan yang diolah dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan diatur secara limitatif yaitu karena tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum. Polri menambahkan restorative justice sebagai salah satu pendekatan terhadap proses penyidikan perkara yang memenuhi syarat formil dan materil pada Pasal 12 Perkap 6/2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Terhadap kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka dilakukan jika terdapat bukti permulaan yang cukup dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Hakim mengabulkan permohonan praperadilan Para Pemohon walaupun, dalam pertimbangannya hakim tidak memberikan penjelasan terkait keberadaan serta kuantitas alat bukti yang digunakan Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dan terkait penyidikan lanjutan Hakim lebih mempertimbangkan ketentuan kadaluwarsa penyidikan pada Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah tidak berlaku.

Actions (login required)

View Item