HERMAWATY, Yenni (2024) Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Pada Ketidakabsahan Akta Hibah Atas Tanah Harta Bawaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor.503k/Ag/2015). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-YENNI HERMAWATY-E2B020022-TESIS-2024.pdf Download (125kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-YENNI HERMAWATY-E2B020022-TESIS-2024_compressed.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-YENNI HERMAWATY-E2B020022-TESIS-2024.pdf Download (227kB)
	PDF (BabI) BAB-I-YENNI HERMAWATY-E2B020022-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2025. Download (397kB)
	PDF (BabII) BAB-II-YENNI HERMAWATY-E2B020022-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2025. Download (429kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-YENNI HERMAWATY-E2B020022-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2025. Download (236kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-YENNI HERMAWATY-E2B020022-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB)
	PDF (BabV) BAB-V-YENNI HERMAWATY-E2B020022-TESIS-2024.pdf Download (217kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-YENNI HERMAWATY-E2B020022-TESIS-2024.pdf Download (207kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-YENNI HERMAWATY-E2B020022-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)

Abstract

PPAT sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatan profesinya wajib memegang teguh aturan yang ada dalam Peraturan Jabatan PPAT terkait dengan tugas pokok, kewenangan dan larangan serta Kode Etik PPAT yang telah ditentukan. Karena dengan memegang teguh aturan tersebut dapat meminimalisir adanya permasalahan atau gugatan yang muncul dikemudian hari yang tentunya bisa saja merugikan salah satu pihak dan mempertaruhkan nama baik diri kita sendiri. Akta Hibah merupakan salah satu produk dari PPAT. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah, pertama tentang bagaimanakah perbedaan pertimbangan hukum atas ketidakabsahan akta hibah pada putusan Mahkamah Agung Nomor.503K/Ag/2015. Kedua, bagaimana peran PPAT dan akibat hukum terhadap Akta Hibah yang dibatalkan oleh majelis hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor.503K/Ag/2015. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian ini menggunakan preskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dakan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, bahwa orang Indonesia yang beragama Islam tunduk pada aturan dalam KHI dan KHES dan menggunakan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa yang muncul. Perbuatan hukum hibah sudah tidak asing lagi terjadi dalam masyarakat sehingga hibah wajib dilegalkan dengan dibuatnya Akta Hibah, hal ini dinamakan lavering. Akta hibah merupakan salah satu kewenangan dari PPAT, sehingga PPAT sudah seharusnya menggali lebih dalam lagi terkait asal usul harta yang dihibahkan tersebut. Rukun dan syarat hibah yang telah ditentukan dalam KHI dan KHES bersifat komulatif sehingga wajib terpenuhi kesemuanya, jika saja ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka perbuatan hukum hibah dapat dibatalkan. Hal tersebut merupakan obligatoir. Majelis Hakim pun dalam meneliti suatu perkara, janganlah semata-mata hanya melihat dari data formil yang masuk saja namun perlu juga ditelaah terkait saksi dan alat bukti lain yang ada. Maka peran PPAT pada pembuatan akta hibah Nomor:112/II/GB/2003 belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. PPAT telah melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sesuai Pasal 2, Pasal 3 ayat 1, namun belum menjalankan Pasal 21 Ayat 1 dan Pasal 22 pada PP tersebut, selain itu tidak disertai dengan prinsip kehatian-hatian sesuai Pasal 3 Huruf F dan Pasal 4 huruf L Kode Etik PPAT sehingga akta hibah yang telah dibuat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Majelis Hakim MA. Akibat hukum dari pembuatan akta hibah Nomor:112/II/GB/2003 adalah lenyapnya keadaan hukum bagi para pihak, yaitu akta hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Actions (login required)

View Item