ASSODIQIN, Abdul Aziz (2024) Implikasi Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 03 Tahun 2018 Dan Pedoman Jaksa Agung Ri Nomor 01 Tahun 2019 Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-ABDUL AZIZ ASSODIQIN-E2A021054-TESIS-2024.pdf Download (186kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-ABDUL AZIZ ASSODIQIN-E2A021054-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (497kB)
	PDF (Abtrak) ABSTRAK-ABDUL AZIZ ASSODIQIN-E2A021054-TESIS-2024.pdf Download (357kB)
	PDF (BabI) BABI-ABDUL AZIZ ASSODIQIN-E2A021054-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2025. Download (377kB)
	PDF (BabII) BABII-ABDUL AZIZ ASSODIQIN-E2A021054-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2025. Download (379kB)
	PDF (BabIII) BABIII-ABDUL AZIZ ASSODIQIN-E2A021054-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2025. Download (298kB)
	PDF (BabIV) BABIV-ABDUL AZIZ ASSODIQIN-E2A021054-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (479kB)
	PDF (BabV) BABV-ABDUL AZIZ ASSODIQIN-E2A021054-TESIS-2024.pdf Download (264kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-ABDUL AZIZ ASSODIQIN-E2A021054-TESIS-2024.pdf Download (319kB)

Abstract

Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan (executive ambtenaar). Dalam perkara tindak pidana korupsi, Lembaga Kejaksaan menjadi representatif negara dalam menentukan berat ringannya tuntutan bagi terdakwa tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan Faktor apa saja yang menjadi problematika penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu menggunakan wawancara langsung kepada anggota Kejaksaan Negeri Semarang dan menggunakan sumber hukum sekunder yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 dan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukan bahwa problematika penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi memberikan jawaban atas ketidakpastian terhadap penerapan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan faktor problematika adalah terkait dengan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak digantungkan berdasarkan kualitas pribadi seseorang tetapi dilihat berdasarkan kerugian negara yang ditimbulkan apabila kerugian negara diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka akan dikenakan Pasal 2 dan jika kerugian keuangan negara dibawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) akan dikenakan Pasal 3, sehingga dalam hal ini hakim sebelum memutus agar menggunakan pendekatan keseimbangan yang mendalam, bukan hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda, tetapi juga memperhatikan kepentingan ekonomi negara sebagai korban karena berkaitan dengan kepentingan hajat hidup masyarakat luas.

Actions (login required)

View Item