AZZAHRO, Fathimah (2024) Konstruksi Akselerasi Legislasi dalam Pembentukan Undang-Undang sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Konstitusional di Indonesia. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-FATHIMAH AZZAHRO-E2A022040-TESIS-2024.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-FATHIMAH AZZAHRO-E2A022040-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-FATHIMAH AZZAHRO-E2A022040-TESIS-2024.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I-FATHIMAH AZZAHRO-E2A022040-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2025. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-FATHIMAH AZZAHRO-E2A022040-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2025. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-FATHIMAH AZZAHRO-E2A022040-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2025. Download (64kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-FATHIMAH AZZAHRO-E2A022040-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-FATHIMAH AZZAHRO-E2A022040-TESIS-2024.pdf Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-FATHIMAH AZZAHRO-E2A022040-TESIS-2024.pdf Download (1MB)

Abstract

Pembentukan undang-undang di Indonesia yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden telah memperlihatkan proses legislasi yang cukup cepat, terburu-buru, serta dianggap tidak memiliki kualitas yang baik. Indonesia belum mengenal akselerasi legislasi sebagai formulasi alternatif model pembentukan undang-undang, berbeda halnya dengan Amerika Serika dan Prancis yang telah lebih dulu mempraktikan dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini membahas mengenai akselerasi legislasi dalam praktik pembentukan undang-undang di Indonesia dan konstruksi akselerasi legislasi dalam pembentukan undang-undang sebagai upaya mewujudkan demokrasi konstitusional di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normative dengan pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa akselerasi legislasi tidak dikenal dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia, namun dipraktikkan dalam Revisi UU KPK, pembentukan UU Cipta Kerja, dan Revisi UU MK. Amerika Serikat dan Prancis telah mengakomodir metode akselerasi legislasi dalam peraturan perundang-undangan yang masing-masing mempunyai istilah, indikator, serta mekanisme yang berbeda dalam menentukan kondisi untuk menerapkan akselerasi legislasi. Konstruksi akselerasi legislasi dalam proses perencanaan dilakukan melalui Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai RUU di Luar Prolegnas. Akselerasi legislasi pada proses pembahasan dilakukan dengan memberikan jangka waktu selama 54 hari untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selain bentuk-bentuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, demokrasi konstitusional melalui partisipasi masyarakat dilakukan melalui optimalisasi media sosial, survey online, petisi online, serta keterbukaan informasi melalui website resmi lembaga. Informasi yang dihasilkan menjadi alternatif dalam membaca opini publik yang dapat digunakan oleh Pemerintah dan DPR sebagai dasar dalam perumusan suatu rancangan undang-undang.

Actions (login required)

View Item