WATI, Indah Mustika (2024) Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 207/Pdt.P/2023/PA.Sr). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Indah Mustika Wati-E1A020026-Skripsi-2024.pdf Download (279kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Indah Mustika Wati-E1A020026-Skripsi 2024 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Indah Mustika Wati-E1A020026-Skripsi-2024 1.pdf Download (803kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Indah Mustika Wati-E1A020026-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Indah Mustika Wati-E1A020026-Skripsi-2024.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Indah Mustika Wati-E1A020026-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Indah Mustika Wati-E1A020026-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (454kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Indah Mustika Wati-E1A020026-Skripsi-2024.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Indah Mustika Wati-E1A020026-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Indah Mustika Wati-E1A020026-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)

Abstract

Batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 baik pria maupun wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Terdapat pengecualian apabila seseorang belum memenuhi syarat batas usia perkawinan yaitu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan yang berwenang. Pada Putusan Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Sr anak pemohon masih berusia 16 tahun 5 bulan, tetapi permohonan ijin perkawinan yang diajukan orang tuanya dikabulkan hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sragen Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Sr, dan bagaimana akibat hukum dikabulkannya perkawinan di bawah umur. Tipe penelitian adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Sr, Hakim mempunyai dua pertimbangan. Pertimbangan pertama mendasarkan pada Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan kedua mendasarkan pada Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang pada intinya Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan di bawah umur yaitu Pemohon berhak melangsungkan pernikahan anak yang masih di bawah umur, akibat hukum yang timbul dari hubungan suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, akibat yang timbul terhadap harta mereka diatur dalam Pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Perkawinan, dan akibat hukum yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dalam kandungannya. Menurut penulis, Hakim dalam penetapannya dapat mempertimbangkan kaedah fiqih bahwa “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemashlahatan” dan menambahkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang diperbolehkan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Actions (login required)

View Item