TRISETYADI, Aldian Kukuh (2019) Pembatalan Surat Keputusan Jaksa Agung Tentang Pemberhentian Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 237/G/2015/PTUN-JKT). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) COVER-Aldian Kukuh Trisetyadi-E1A013243-FH-2019.pdf Download (32kB) | Preview
Preview	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Aldian Kukuh Trisetyadi-E1A013243-Skripsi-FH-2019.pdf Download (131kB) | Preview
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Aldian Kukuh Trisetyadi-E1A013243-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Aldian Kukuh Trisetyadi-E1A013243-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Aldian Kukuh Triseyadi-E1A013243-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Aldian Kukuh Trisetyadi-E1A013243-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Aldian Kukuh Trisetyadi-E1A013243-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Aldian Kukuh Trisetyadi-E1A013243-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) DAFTAR PUSTAKA-Aldian Kukuh Trisetyadi-E1A013243-Skripsi-FH-2019.pdf Download (84kB) | Preview

Abstract

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang- undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena akan berakibat pada dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN. Salah satu kasus mengenai pembatalan KTUN, terdapat dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 237/G/2015/PTUN-JKT. Dalam hal ini Penulis tertarik meneliti prosedur pemberhentian Kepala Kejaksaan Negeri dan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek wewenang, substansi, prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literatur. Dalam hasil penelitian diketahui bahwa, Pertama, Prosedur pemberhentian dari jabatan Kepala Kejaksaan Negeri terdapat dalam aturan baku yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-049/A/J.A/12/2011. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan surat keputusan Tata Usaha Negara dari segi prosedur dan segi substansial penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kepastian hukum, asas pofesionalitas dan asas proposionalitas. Menurut Penulis bahwa prosedur pemberhentian dari jabatan Kepala Kejaksaan Negeri harus melalui prosedur rapat Baperjakat sebelum memberhentikan dari jabatannya dan dipindahkan ke jabatan baru. Dari segi pertimbangan hukum hakim, penulis sepakat dengan pendapat hukum hakim dalam segi procedural dan substansi. Apabila dari segi AUPB melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas proposionalitas.

Actions (login required)

View Item