APRIANI, Vina (2024) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota di Bidang Kesehatan (Studi Kasus di Kabupaten Pangandaran). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) HALAMAN COVER.pdf Download (77kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Vina Apriani-E1A019057-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (686kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK.pdf Download (104kB)
	PDF (BabI) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only until 7 June 2025. Download (240kB)
	PDF (BabII) BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 7 June 2025. Download (241kB)
	PDF (BabIII) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 7 June 2025. Download (72kB)
	PDF (BabIV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	PDF (BabV) BAB V.pdf Download (52kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (132kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan Provinsi dan pemerintahan Kabupaten Pangandaran dalam hal urusan pemerintahan wajib yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (3) mengatakan bahwa “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten Kota”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum serta pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran di bidang kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier serta data yang disajikan dengan teks naratif. Metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu wawancara dan observasi, serta metode analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan urusan pemerintahan konkuren dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan termasuk pelayanan dasar sehingga pembagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan antara pemerintahan pusat, pemerintahan Provinsi, dan pemerintahan Kabupaten dijelaskan dalam sub urusan upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, dan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Kata kunci : pemerintahan daerah, urusan pemerintahan konkuren, bidang kesehatan.

Actions (login required)

View Item