HALEVI, Gina Felissimo (2024) Penerapan Hibah Bersyarat Hak Atas Tanah terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor:494 K/PDT/2018. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_E2B022030_GINA FELISSIMO HALEVI.pdf Download (58kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	PDF (Abstrak) RINGKASAN.pdf Download (108kB)
	PDF (BabI) TESIS BAB I_GINA FELISSIMO HALEVI_E2B022030.pdf Restricted to Repository staff only until 14 June 2025. Download (357kB)
	PDF (BabII) TESIS BAB II_GINA FELISSIMO HALEVI_E2B022030.pdf Restricted to Repository staff only until 14 June 2025. Download (239kB)
	PDF (BabIII) TESIS BAB III_GINA FELISSIMO HALEVI_E2B022030.pdf Restricted to Repository staff only until 14 June 2025. Download (55kB)
	PDF (BabIV) TESIS BAB IV_GINA FELISSIMO HALEVI_E2B022030.pdf Restricted to Repository staff only Download (475kB)
	PDF (BabV) TESIS BAB V_GINA FELISSIMO HALEVI_E2B022030.pdf Download (136kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (204kB)

Abstract

Hibah tidak boleh dibatalkan dikarenakan suatu penghibahan tidak dapat dicabut kembali dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata “Penghibahan dapat dibatalkan jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah” maka hibah dapat dibatalkan. Terjadi pembatalan hibah atas tanah dengan syarat penghibahan yang dibuat secara lisan antara pemberi hibah dengan penerima hibah, syarat hibah tersebut yaitu “Penerima hibah tidak akan meninggalkan kakak perempuan penggugat (pemberi hibah) sampai maut memisahkan”.Syarat hibah tersebut tidak terpenuhi, sehingga pemberi hibah mengajukan pembatalan hibah ke Pengadilan Negeri Kupang dan terdapat 2 Putusan yang berbeda antara Pengadilan Negeri dan MA yang menolak pembatalan hibah, serta Pengadilan Tinggi yang menerima pembatalan hibah yang diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Terhadap akta hibah yang dibatalkan oleh pemberi hibah dapat berakibat hukum, pada putusan nomor: 494 K/Pdt/2018 terdapat perbedaan pendapat hakim pada putusan MA dan PN menyatakan bahwa akta hibah tersebut tetap sah sedangkan pada putusan PT menyatakan bahwa akta tersebut dibatalkan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang penerapan hibah bersyarat hak atas tanah terhadap putusan perkara perdata Nomor: 494 K/Pdt/2018 dan akibat hukum terhadap akta hibah yang sudah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan sumber sebagai atau bahan informasi yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dengan metode penyajian data yang disajikan dalam bentuk teks naratif deskripsi dan metode analisis data yaitu secara normatif kualitatif Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian tesis ini adalah Pasal 1253 j.o 1266 j.o 1688 KUHPerdata dan pendapat Subekti dalam kasus putusan perkara perdata nomor: 494 K/Pdt/2018 terpenuhi adanya hibah bersyarat. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Mahkamah Agung tidak mengabulkan dikarenakan dalam Pasal 1688 KUHPerdata tidak mengatur bahwa perceraian merupakan salah satu syarat untuk menyatakan hibah batal. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memberikan pertimbangan hukum yang berbeda yaitu bahwa Perkawinan Tergugat dan Juliana Manafe sebagai syarat adanya hibah, sehingga setelah berakhirnya perkawinan karena perceraian maka sudah tidak memenuhi syarat hibah dalam ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata. Akibat hukum terhadap akta hibah yang sudah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Akta Hibah Nomor: 23/V/KOB/2005 yang dibuat oleh PPAT pada putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Akta Hibah tersebut tetap sah secara hukum, sedangkan Pengadilan Tinggi menyatakan Akta Hibah tersebut dibatalkan. Berdasarkan hukum maka putusan terakhir menjadi sah dan mengikat yaitu Mahkamah Agung menyatakan bahwa hibah tersebut tetap sah dan Akta Hibah tersebut tetap sah secara hukum. Pendapat penulis dalam penelitian ini yaitu penulis lebih setuju kepada Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dikarenakan Pengadilan tersebut telah menerapkan hibah bersyarat hak atas tanah dan hakim menyatakan bahwa hibah tersebut batal dikarenakan tidak memenuhi syarat penghibahan oleh Tergugat/Penerima Hibah. Berdasarkan Pasal 1253 j.o 1266 j.o 1688 KUHPerdata dan pendapat Subekti dalam kasus putusan perkara perdata nomor: 494 K/Pdt/2018 terpenuhi adanya hibah bersyarat, maka hibah tersebut batal dikarenakan penerima hibah tidak memenuhi syarat penghibahan.

Actions (login required)

View Item