SETYAWAN, Ridho (2017) Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Ilegal (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor : 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (36kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (718kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (150kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (42kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (31kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (19kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (28kB) | Preview
	PDF (Lampiran) Lampiran_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (752kB)

Abstract

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak sendirinya batal, melainkan harus diputus oleh pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Pada kasus ini yang terjadi adalah salah satu pihak telah melakukan perkawinan tetapi masih mempunyai istri yang belum pernah cerai dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama atas perkawinan yang kedua serta memalsukan identitas mengenai status perkawinan. Akibat hal tersebut salah tahu pihak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena poligami ilegal terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor : 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan presriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan inventarisasi. Metode analisis data menggunakan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim kurang tepat, karena hakim dalam memutus perkara ini menggunakan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, namun sebaiknya hakim juga menambahkan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Hal ini dikarenakan salah satu pihak telah melakukan penipuan dengan memalsukan identitas mengenai status perkawinan menjadi duda, agar dapat menikah lagi dan tanpa izin istri serta tanpa izin Pengadilan Agama, sehingga terjadi poligami illegal bagi salah satu pihak dalam perkawinannya.

Actions (login required)

View Item