SEPTIANA, Safira Putri (2024) Peran Policy Actor dalam Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Safira Putri Septiana-F1B020076-Skripsi-2024.pdf Download (215kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Safira Putri Septiana-F1B020076-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (981kB)
	PDF (Abtrak) ABSTRAK-Safira Putri Septiana-F1B020076-Skripsi-2024.pdf Download (220kB)
	PDF (BabI) BAB I-Safira Putri Septiana-F1B020076-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 1 July 2025. Download (451kB)
	PDF (BabII) BAB II-Safira Putri Septiana-F1B020076-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 1 July 2025. Download (393kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Safira Putri Septiana-F1B020076-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 1 July 2025. Download (274kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Safira Putri Septiana-F1B020076-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (649kB)
	PDF (BabV) BAB V-Safira Putri Septiana-F1B020076-Skripsi-2024.pdf Download (330kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Safira Putri Septiana-F1B020076-Skripsi-2024.pdf Download (437kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Safira Putri Septiana-F1B020076-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Peran Policy Actor dalam Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas. judul tersebut dilatarbelakangi oleh adanya fenomena di mana pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) menjadi kebijakan yang sedang digencarkan oleh beberapa pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan wilayah tersebut. Kebijakan Pemekaran wilayah ini turut diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Proses formulasi kebijakan yang terbilang cukup lama dan sampai saat peneliti menulis ini, kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas belum diberlakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran aktor kebijakan yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dari masing-masing aktor kebijakan dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami oleh para aktor kebijakan dalam proses formulasi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan sasaran penelitian yang ditentukan oleh teknik purposive sampling. Penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses formulasi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas belum rampung dilakukan. Dengan proses yang cukup panjang meliputi aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik. Ketiga aliran tersebut belum berhasil dilalui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam upaya merumuskan kebijakan pemekaran wilayah yang melibati banyak aktor. Jendela kebijakan yang terbuka saat ketiga aliran bertemu belum dapat terwujud. Aliran masalah yang menunjukan bahwa penyelesaian masalah dari ketimpangan pembangunan tidak hanya dengan mewujudkan kebijakan pemekaran wilayah. Kemudian, dalam aliran kebijakan diketahui bahwa kebijakan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan karena adanya kebijakan moratorium yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun dalam aliran politik, kebijakan pemekaran wilayah ialah kebijakan yang mendapat dukungan penuh dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Banyumas.

Actions (login required)

View Item