BADRIAH, Lailatul (2024) Akuntabilitas dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi (Perspektif Komparatif pada Korea Selatan, Singapura dan Indonesia). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Lailatul Badriah-F2A022015-Tesis-2024.pdf Download (144kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Lailatul Badriah-F2A022015-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (817kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Lailatul Badriah-F2A022015-Tesis-2024.pdf Download (106kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Lailatul Badriah-F2A022015-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 10 July 2025. Download (388kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Lailatul Badriah-F2A022015-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 10 July 2025. Download (273kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Lailatul Badriah-F2A022015-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 10 July 2025. Download (140kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Lailatul Badriah-F2A022015-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (917kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Lailatul Badriah-F2A022015-Tesis-2024.pdf Download (130kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Lailatul Badriah-F2A022015-Tesis-2024.pdf Download (303kB)

Abstract

Data pribadi menjadi sesuatu yang penting karena berdampak pada privasi individu, kepercayaan publik pada pemerintah dan organisasi, dan ekosistem berbasis data secara keseluruhan. Dengan semakin maraknya pelanggaran data, ancaman dunia maya, dan pelanggaran privasi, melindungi data pribadi sangatlah penting untuk mencegah pencurian identitas, penipuan finansial, kerusakan reputasi, dan konsekuensi berbahaya lainnya bagi individu. Penelitian ini menganalisis nilai dan konsep akuntabilitas dalam kebijakan perlindungan data pribadi di Korea Selatan, Singapura, dan Indonesia dengan berfokus pada lima aspek: 1) pendefinisian data pribadi yang dilindungi, 2) mekanisme pengumpulan data pribadi, 3) mekanisme transfer data pribadi, 4) mekanisme pelaporan pelanggaran data, serta 5) sanksi dan kompensasi atas pelanggaran data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan. Dengan sumber data berupa dokumen; Personal Information Protection Act (PIPA) milik Korea Selatan, Singapore Personal Data Protection Act (PDPA), dan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi milik Indonesia, menjadikan metode pengumpulan data penelitian ini adalah analisis dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan Qualitative Content Analysis (QCA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura menonjol sebagai pemimpin dalam akuntabilitas perlindungan data pribadi, diikuti oleh Korea Selatan, sedangkan Indonesia dinyatakan tidak akuntabel. Hal ini terutama karena implementasi peraturan perlindungan data di Singapura dan Korea Selatan telah efektif, kehadiran Personal Data Protection Commission (PDPC) sebagai lembaga otoritas perlindungan data pusat, dan Singapura memiliki inisiatif Data Protection Trustmark (DPTM) sebagai komitmen atas standar perlindungan data yang tinggi. Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan akuntabilitas perlindungan data yang disebabkan oleh diimplementasikannya UU No. 27 Tahun 2022, belum adanya lembaga otoritas perlindungan data yang terpusat, juga karena sumber daya belum memadai. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, Indonesia harus segera mengimplementasikan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, membentuk lembaga otoritas perlindungan data yang terpusat, berinvestasi dalam kesadaran dan pelatihan keamanan siber, berkolaborasi dengan mitra internasional, dan mendorong Public-Private Partnerships untuk meningkatkan akuntabilitas dalam perlindungan data pribadi.

Actions (login required)

View Item