PRIBOWO, Muhammad Anjasena (2019) Pembatalan IMB dari perspektif prosedural dalam sengketa izin perluasan bangunan PT. Kahatex di pengadilan tata usaha negara Bandung (Studi Putusan Nomor: 29/G/2014/PTUN-BDG). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) COVER-Muhammad Anjasena P.-E1A015130-SKRIPSI-2019.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Muhammad Anjasena P.-E1A015130-Skripsi-2019.pdf Download (106kB) | Preview
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Muhammad Anjasena Pribowo-E1A015130-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	PDF (BabI) BAB I-Muhammad Anjasena Pribowo-E1A015130-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	PDF (BabII) BAB II-Muhammad Anjasena Pribowo-E1A015130-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Muhammad Anjasena Pribowo-E1A015130-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Muhammad Anjasena Pribowo-E1A015130-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (416kB)
	PDF (BabV) BAB V-Muhammad Anjasena Pribowo-E1A015130-Skripsi-29019.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) DAFTAR PUSTAKA-Muhammad Anjasena Pribowo-E1A015130-Skripsi-2019.pdf Download (90kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Bandung Nomor 29/G/2014/PTUN-BDG yang akan mengkonstruksi sengketa yang timbul dari IMB yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan dampak kerugian bagi warga Solokanjeruk Kabupaten Bandung dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Keputusan Objek Sengketa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang- Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu dalam sengketa a-quo KTUN yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan khususnya pada aspek prosedural dan AUPB yaitu Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa Bupati Bandung dalam menerbitkan KTUN untuk PT. Kahatex tidak disertai dengan AMDAL sebagaimana telah diatur prosedurnya dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka KTUN yang menjadi objek sengketa menjadi batal. Di sisi lain terdapat implikasi yang timbul dari diterbitkannya IMB oleh Bupati Bandung untuk PT. Kahatex yaitu berupa kerugian materiil dari rusaknya rumah-rumah warga dan terganggunya kehidupan masyarakat sekitar bangunan pabrik PT. Kahatex di Kabupaten Bandung.

Actions (login required)

View Item