ANANTARIAWAN, Dwi Zallu (2024) Perubahan Status Kawin Menjadi Belum Kawin Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasca Perkawinan Yang Tidak Dicatat Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Tondano (Nomor : 492/Pdt.P/2023/PN.Tnn). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_Dwi Zallu Anantariawan_E1A020086_Skripsi_2024.pdf Download (64kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_Dwi Zallu Anantariawan_E1A020086_Skripsi_2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (436kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_Dwi Zallu Anantariawan_E1A020086_Skripsi_2024.pdf Download (150kB)
	PDF (BabI) BAB 1_Dwi Zallu Anantariawan_E1A020086_Skripsi_2024.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2025. Download (245kB)
	PDF (BabII) BAB 2_Dwi Zallu Anantariawan_E1A020086_Skripsi_2024.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2025. Download (320kB)
	PDF (BabIII) BAB 3_Dwi Zallu Anantariawan_E1A020086_Skripsi_2024.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2025. Download (190kB)
	PDF (BabIV) BAB 4_Dwi Zallu Anantariawan_E1A020086_Skripsi_2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	PDF (BabV) BAB 5_Dwi Zallu Anantariawan_E1A020086_Skripsi_2024.pdf Download (93kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA_Dwi Zallu Anantariawan_E1A020086_Skripsi_2024.pdf Download (148kB)

Abstract

Sahnya suatu perkawinan selain harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, juga harus dicatatkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Status perkawinan seseorang dalam KTP akan berakibat kepada hak dan kewajiban hukum yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerbitan KTP dan hilangnya status kewarganegaraan, menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 492/Pdt.P/2023/PN.Tnn dalam mengabulkan permohonan perubahan status kawin menjadi belum kawin dalam KTP, serta menganalisis akibat hukum perubahan status kawin menjadi belum kawin dalam KTP. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Metode penyajian data yaitu teks deskriptif dan metode analisis data yang digunakan yaitu normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mekanisme penerbitan KTP dibedakan bagi penduduk WNI dan WNA. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Perpres No. 96 Tahun 2018. Bagi WNI yaitu telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah dan melampirkan KK. Bagi WNA yaitu melampirkan dokumen Izin Tinggal Tetap (ITAP). WNI dapat dinyatakan hilang status kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, sebagaimana Pasal 23 huruf c Undang-Undang Kewarganegaraan. Dasar pertimbangan hukum hakim didasarkan pada 3 pertimbangan yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan namun tidak tepat, lalu Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 74 Tahun 2015 namun kurang tepat, serta Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan namun tidak tepat. Akibat hukum perubahan status kawin menjadi belum kawin dalam KTP secara administratif berakibat pada akta kelahiran anak yang menyebutkan nama ibunya saja, sebagaimana Pasal 48 ayat (1) Permendagri No. 108 Tahun 2019. Namun secara agama, anak yang dilahirkan tetaplah anak sah sebagai akibat perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Actions (login required)

View Item