PUTRIYANI, Dinda (2024) Pembatalan Akta Hibah Hak Atas Tanah yang dibuat oleh PPAT dan Prosedur Pengembaliannya kepada Penghibah ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor.4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg ). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover.pdf Download (62kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (525kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK (1).pdf Download (71kB)
	PDF (BabI) Bab i.pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB)
	PDF (BabII) Bab ii.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB)
	PDF (BabIII) Bab iii.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	PDF (BabIV) Bab iv.pdf Restricted to Repository staff only Download (698kB)
	PDF (BabV) Bab v.pdf Download (101kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka.pdf Download (269kB)
	PDF (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum, sehingga akta yang dibuat olehnya merupakan akta otentik yang memiliki pembuktian yang kuat, salah satunya akta hibah hak atas tanah, walaupun akta hibah hak atas tanah sudah merupakan alat pembuktian yang kuat, namun ternyata dapat diajukan pembatalannya di Pengadilan, seperti dalam Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor.4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan akta hibah hak atas tanah yang telah dibuat oleh PPAT dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor.4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg, dan untuk menganalisis prosedur pengembalian hak atas tanah kepada pemberi hibah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatife, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Tesis ini menggunakan sumber data sekunder dengan metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perjanjian Hibah yang sudah dituangkan didalam Akta PPAT kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor. 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg yang merupakan perjanjian obligatoir dan yang tertuang dalam akta PPAT tersebut secara materiil adalah tidak sah. Prosedur pengembalian obyek hibah kepada pemiliknya berdasarkan Pasal 45 PP No.24 Tahun 1997, setelah adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka salinan putusan itu dijadikan dasar oleh Badan Pertanahan Nasional untuk membalik nama sertipikat dari atas nama penerima hibah kepada penghibah kembali, apabila tidak berhasil dapat melalui gugatan ke PTUN untuk membatalkan sertifikat yang lama tersebut.

Actions (login required)

View Item