MUNTAFI, Maya Zamzami (2024) Kekuatan Pembuktian Akta Yang Tidak Ditandatangani Secara Bersamaan Di Hadapan Para Pihak Dan Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/PDT.G/2014/PN.LBj dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 38/PDT/2015/PT.KPG). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Maya Zamzami Muntafi'-E2BO22006-Tesis-2024.pdf Download (90kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Maya Zamzami Muntafi'-E2B022006-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (832kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Maya Zamzami Muntafi'-E2B022006-Tesis-2024.pdf Download (349kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Maya Zamzami Muntafi'-E2B022006-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Maya Zamzami Muntafi'-E2B022006-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Maya Zamzami Muntafi'-E2B022006-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Maya Zamzami Muntafi'-E2B022006-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (484kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Maya Zamzami Muntafi'-E2B022006-Tesis-2024.pdf Download (161kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Maya Zamzami Muntafi'-E2B022006-2024.pdf Download (233kB)

Abstract

Salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.G/2014/Pn.Lbj dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 38/Pdt/2015/Pt.Kpg menggambarkan situasi di mana para penghadap seharusnya menandatangani akta di hadapan Notaris, tetapi kenyataannya, mereka tidak melakukannya. Akta tersebut dibawa oleh pihak lain dan ditandatangani di rumah para pihak. Notaris sendiri tidak hadir saat penandatanganan, dan para pihak tidak pernah bertemu dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta yang tidak ditandatangani secara bersamaan di hadapan para pihak dan notaris serta menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli yang aktanya dinyatakan batal demi hukum melalui putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian perspektif. Penulis menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan metode penyajian data naratif dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Akta PPJB Nomor 1 tahun 2013 sejak dijatuhkan putusan Pengadilan Nomor 38/PDT/2015/PT.KPg tidak memiliki kekuatan pembuktian. Hal ini disebabkan Akta PPJB dalam hal ini tidak memenuhi unsur lahir, materiil dan formil sebagai akta otentik. PPJB Nomor 1 terbukti isinya tidak sesuai dengan keinginan para pihak dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penandatanganan PPJB tersebut dikehendaki para pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka PPJB Nomor 1 tahun 2013 menjadi batal demi hukum atau perjanjian ini tidak pernah ada atau perikatan ini tidak pernah lahir. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 Tahun 2013 yang dinyatakan batal demi hukum melalui putusan pengadilan yaitu berupa perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif berupa UUJN itu sendiri dan pembeli yang beritikad baik dilindungi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2014. Perlindungan secara represif berupa gugatan ganti rugi kepada notaris. Notaris dalam hal ini dikenakan pertanggungjawaban secara perdata berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.

Actions (login required)

View Item