Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sebagai Dasar Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 248/G/2015/PTUN-JKT)

WIDAYANTI, Paramita Ayu (2017) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sebagai Dasar Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 248/G/2015/PTUN-JKT). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (23kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (341kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
abstrak_1.pdf

Download (88kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (263kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (425kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (101kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (333kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (91kB)
[img]
Preview
PDF (DaftarPustaka)
Daftar Pustaka_1.pdf

Download (253kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 248/G/2015/PTUN-JKT, yang akan menguraikan bagaimana menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara jika di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri yang dijadikan tolok ukur keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Tergugat dalam perkara a quo adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan objek gugatannya adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 798/KMK.01/UP.92/2015, tanggal 29 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku yakni dasi aspek wewenang, procedural, serta substansial serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa adalah sah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17279
Uncontrolled Keywords: Keputusan Tata Usaha Negara, Keabsahan, Disiplin Pegawai Negeri
Subjects: E > E221 Employees
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Supriyana Supriyana
Date Deposited: 16 Oct 2018 04:44
Last Modified: 07 Sep 2020 04:36
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/289

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year