WIDIANTO, Mas Alif Ahsan (2024) Analisis Perumusan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara Di Wilayah Kota Depok Lewat InWal Depok Nomor 12 Tahun 2023. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Mas Alif Ahsan Widianto-F1D020065-Skripsi-2024.pdf Download (272kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Mas Alif Ahsan Widianto-F1D020065-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Mas Alif Ahsan Widianto-F1D020065-Skripsi-2024.pdf Download (36kB)
	PDF (BabI) BAB I-Mas Alif Ahsan Widianto-F1D020065-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 21 August 2025. Download (245kB)
	PDF (BabII) BAB II-Mas Alif Ahsan Widianto-F1D020065-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 21 August 2025. Download (410kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Mas Alif Ahsan Widianto-F1D020065-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 21 August 2025. Download (247kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Mas Alif Ahsan Widianto-F1D020065-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (478kB)
	PDF (BabV) BAB V-Mas Alif Ahsan Widianto-F1D020065-Skripsi-2024.pdf Download (234kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Mas Alif Ahsan Widianto-F1D020065-Skripsi-2024.pdf Download (367kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis formulasi kebijakan Inwal No 12 Tahun 2023 dalam respon pemerintah lokal Kota Depok sebagai upaya pengendalian pencemaran udara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif melalui observasi studi literatur yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan formulasi kebijakan dengan teori analisis institusionalisme. Hasil penelitiian ini memperlihatkan bahwa Inwal tersebut mengarah pada langkah-langkah konkret, melibatkan berbagai pihak untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi umum, uji emisi kendaraan, dan peningkatan pengawasan industri. Praktik kebijakan Inwal ini merupakan langkah instansi pemerintah dalam menerapkan pengendalian pencemaran udara yang ada di Kota Depok melewati pelaksanaan dari beberapa perangkat daerah yang ada. Dalam proses formulasi dan implementasi Inwal No. 12 Tahun 2023, berbagai elemen institusional berperan signifikan. ASN dan Non-ASN diharapkan mematuhi aturan baru, seperti penggunaan transportasi umum dan uji emisi kendaraan. Kepatuhan ini didorong oleh penegakan hukum dan pengawasan oleh instansi dinas terkait. Selain itu, hasil dari penelitian ini mengharuskan koordinasi yang kuat antar-instansi yang terkait, seperti DLHK, DPUPR, dan Bappeda sebagai instansi yang menaungi kebijakan Inwal No.12 Tahun 2023. Koordinasi ini memerlukan mekanisme komunikasi dan kerjasama di antara instansi-instansi tersebut. Dengan demikian kebijakan Inwal ini merupakan langkah pemerintah lokal dalam mengawasi dan mengendalikan pencemaran udara yang ada di Kota Depok. Diharapkan dengan pengimplementasian yang melibatkan berbagai suku dinas, pengawasan ketat, dan edukasi masyarakat maka akan memberikan dampak positif terhadap kualitas udara di Kota Depok.

Actions (login required)

View Item