RESVINA, Ayi Vevi (2024) Pengaturan Akta Jual Beli Tanah Sebagian yang Dibuat Sebelum dan Sesudah Pemisahan dan Pemecahan Sertipikat Induk (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 95 PK/Pdt/2015). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ayi Vevi Resvina-E2B022007-TESIS-2024.pdf Download (30kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ayi Vevi Resvina-E2B022007-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ayi Vevi Resvina-E2B022007-TESIS-2024.pdf Download (126kB)
	PDF (BabI) BAB I-Ayi Vevi Resvina-E2B022007-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	PDF (BabII) BAB II-Ayi Vevi Resvina-E2B022007-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Ayi Vevi Resvina-E2B022007-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Ayi Vevi Resvina-E2B022007-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-Ayi Vevi Resvina-E2B022007-TESIS-2024.pdf Download (125kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ayi Vevi Resvina-E2B022007-TESIS-2024.pdf Download (208kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Ayi Vevi Resvina-E2B022007-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB)

Abstract

Kendala dalam praktek terhadap jual beli tanah sebagian sebelum adanya Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 yaitu PPAT dapat membuat Akta Jual Beli sebagian sebelum dilakukan pemisahan dan pemecahan sertipikat induk di BPN, apabila setelah Akta Jual Beli dibuat dan para pihak tidak melakukan prosedur pemisahan dan pemecahan maka sertipikat induk luasnya masih sama belum adanya perubahan maka bisa saja adanya kecurangan sehingga pemilik sertipikat induk menjual keseluruhan bidang tanah sedangkan didalamnya terdapat tanah kepemilikan orang lain hasil dari transaksi perjanjian jual beli tanah sebagian sehingga timbul pertanyaan atas bagaimana pengaturan Akta Jual Beli tanah sebagian yang dibuat sebelum dan sesudah dilakukan pemisahan dan pemecahan sertipikat induk di BPN, selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 95 PK/Pdt/2015 transaksi jual beli dinyatakan batal demi hukum, sehingga timbul pertanyaan bagaimana prosedur jual beli tanah sebagian dengan adanya proses pemisahan dan pemecahan sertipikat induk menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI No 2 Tahun 2013 dan bagaimana pertanggungjawaban PPAT terhadap AJB yang dibuat tanpa proses pemisahan dan pemecahan sertipikat induk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan AJB tanah sebagian yang dibuat sebelum dan sesudah dilakukan pemisahan dan pemecahan sertipikat induk di BPN, prosedur jual beli tanah sebagian dengan adanya proses pemisahan dan pemecahan sertipikat induk menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI No 2 Tahun 2013 dan pertanggungjawaban PPAT terhadap AJB yang dibuat tanpa proses pemisahan dan pemecahan sertipikat induk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan. Penulisan menggunakan sumber data sekunder dan data primer sebagai pelengkap, sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis, data dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan AJB tanah sebagian sebelum adanya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI No 2 Tahun 2013 bentuk akta jual beli merujuk akta standar yang harus dibeli di kantor pos dan isi dari klausa perjanjian terhadap jual beli tanah sebagian diuraikan pada penulisan aktanya sedangkan sesudah adanya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI No 2 Tahun 2013 dengan adanya peraturan ini semua perjanjian harus dibuat sendiri oleh PPAT dan tidak boleh menggunakan perjanjian akta jual beli sebagian harus melalui prosedur pemisahan dan pemecahan sertipikat induk di BPN. Prosedur jual beli tanah sebagian menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI No 2 Tahun 2013 yakni dibagi menjadi 4 tahap, dan dikaitkan dengan kasus putusan PPAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena PPAT tersebut sudah melakukan pembuatan akta jual beli dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan PPAT hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Terkait objek sengketa yang terbawa dalam AJB disebabkan adanya perbuatan Tergugat II yang tidak mengakui adanya transaksi jual beli sebagian yang masih menggunakan peraturan lama dan belum dilakukan pemisahan bidang tanah dari sertipikat induk.

Actions (login required)

View Item