KARISMA, Ismia (2024) Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-ISMIA KARISMA-E2B022008-TESIS-2024.pdf Download (82kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-ISMIA KARISMA-E2B022008-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-ISMIA KARISMA-E2B022008-TESIS-2024.pdf Download (109kB)
	PDF (BABI) BAB-I-ISMIA KARISMA-E2B022008-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	PDF (BABII) BAB-II-ISMIA KARISMA-E2B022008-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB)
	PDF (BABIII) BAB-III-ISMIA KARISMA-E2B022008-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	PDF (BABIV) BAB-IV-ISMIA KARISMA-E2B022008-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (568kB)
	PDF (BABV) BAB-V-ISMIA KARISMA-E2B022008-TESIS-2024.pdf Download (58kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-ISMIA KARISMA-E2B022008-TESIS-2024.pdf Download (209kB)

Abstract

ISMIA KARISMA, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)”, Komisi Pembimbing, Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. Anggota, Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan Notaris dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah dalam putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg dan untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan agar Notaris tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Notaris dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah dalam putusan perkara Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, yaitu berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa selaku Notaris telah terbukti bersalah sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana korupsi yang perbuatannya mengandung kesengajaan telah memenuhi unsur pidana yaitu menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Upaya yang dapat dilakukan agar Notaris tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi yaitu Notaris harus melaksanakan secara konsisten terhadap kewajiban Notaris sebagaimana diamananatkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, serta melaksanakan upaya preventif (pencegahan) dengan memaksimalkan fungsi pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris, dan jika pelanggaran sudah terjadi maka dilakukan upaya yang bersifat represif.

Actions (login required)

View Item