FATHARANI, Sani (2024) Implementasi Larangan Hibah Istri Kepada Suami terhadap Akta Hibah yang Dibuat oleh PPAT ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893 K/Pdt/2015). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Sani Fatharani- E2B020001-Tesis-2024 pdf.pdf Download (27kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Sani Fatharani- E2B020001-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak-Sani Fatharani-E2B020001-Tesis-2024.pdf Download (217kB)
	PDF (BabI) BAB I-Sani Fatharani-E2B020001-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2025. Download (506kB)
	PDF (BabII) BAB II-Sani Fatharani-E2B020001-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2025. Download (647kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Sani Fatharani-E2B020001-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2025. Download (238kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Sani Fatharani-E2B020001-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (728kB)
	PDF (BabV) BAB V-Sani Fatharani-E2B020001-Tesis-2024.pdf Download (42kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (333kB)

Abstract

Implementasi larangan hibah istri kepada suami terhadap akta hibah yang dibuat oleh PPAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893 K/Pdt/2015). Komisi pembingbing, Ketua: Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum dan Anggota Dr. Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H. Pasal 1678 KUHPerdata berbunyi Dilarang adalah penghibahan suami istri selama masa perkawinan. Akta Hibah merupakan salah satu produk dari Pejabat Pembuat Akta tanah ( atau disingkat PPAT). PPAT sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya harus memegang teguh pada aturan PPAT seperti halnya PPAT harus menjalankan tugas dan kewajibannya. apabila PPAT tidak melaksanakan tugas dan kewajiban PPAT maka PPAT harus bertanggungjawab.Hal yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini yakni yang pertama Bagaimana Implementasi penerapan akta hibah yang mengandung larangan hibah istri kepada suami berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1893 K/Pdt/2015, kedua Bagaimana sahnya perjanjian hibah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1893 K/Pdt/2015 dan ketiga Bagaimana Tanggungjawab perdata yang dilakukan oleh PPAT atas kelalaian terhadap kewajiban PPAT dalam hal membuat akta hibah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian ini menggunakan preskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi penerapan akta hibah yang mengandung larangan hibah istri kepada suami berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1893 K/Pdt/2015, yakni, jika dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:723/Pdt.G/2013/PN.Dps, menyebutkan bahwa syarat-syarat hibah sudah terpenuhi, sehingga hibah tersebut sah. sedangkan jika melihat dari Putusan Pengadilan banding yakni Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 04/PDT/2015/PT.DPS serta Putusan tingkat kasasi, yakni Putusan Mahkamah Agung nomor: 1893 K/pdt/2015 menyebutkan bahwa hibah tersebut batal atau tidak sah,karena melanggar aturan hukum Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.terkait sahnya perjanjian hibah,yang dibuat oleh Pejabat Pembuat akta tanah yang dinyatakan batal demi hukum, karena dalam hal ini tidak memenuhi syarat sah perjanjian sehingga PPAT ber tanggung jawab atas kelalaian PPAT yakni tanggungjawab secara perdata Jika dilihat dari kasus membayar biaya ganti rugi berupa biaya perkara. Menurut pendapat saya selain membayar ganti rugi berupa biaya perkara maka harus pula ganti rugi kepada pihak yang dirugikan karena telah terjadi persengkongkolan yang dilakukan oleh Tergugat III selaku PPAT dengan Tergugat II

Actions (login required)

View Item