PUTRI, Dea Arfian (2017) Tinjauan Yuridis Penarikan Kepala Perwakilan Diplomatik oleh Negara Pengirim (Studi Tentang Penarikan Duta Besar Australia untuk Indonesia sebagai Bentuk Protes Atas Penjatuhan Hukuman Mati Warga Negaranya Tahun 2015). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (113kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (753kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (162kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab i_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (215kB) | Preview

Abstract

Perbedaan kebijakan antara negara satu dengan negara lainnya dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. Sepertihalnya dengan kasus yang terjadi pada 2015 saat Pemerintah Australiamenarik duta besarnya dari Indonesia sebagai bentuk protes akibatkebijakan Indonesia untuk menghukum mati kedua warga negaranya karenakasus penyelundupan obat-obatan terlarang yang dilakukan di wilayahIndonesia. Australia merespon dengan keras hukuman mati ini karenaAustralia sudah lama menghapuskan hukuman mati dari sistem hukumnyadengan membuat undang-undang penghapusan pelaksanaan hukuman mati(The Death Penalty Abolition Act 1973). Di lain pihak, Indonesia masihmenganut hukuman mati, dengan syarat hukuman mati hanya dilakukanterhadap pelanggaran berat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui tindakan Pemerintah Australia dalam menarikduta besarnya dapat dibenarkan atau tidak menurut Hukum Internasionaldan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari penarikan duta besarbaik bagi Australia sebagai negara pengirim maupun Indonesia sebagainegara penerima. Australia yang menganut penghapusan hukuman mati dalam sistem hukumnya berhak mengajukan protes kepada Indonesia yang menjatuhkanhukuman mati kepada kedua warga negaranya, yang mana Indonesiamenganut penjatuhan hukuman mati bagi pelanggaran berat, termasukpenyelundupan obat-obatan terlarang. Protes tersebut dilakukan denganmenarik duta besarnya dari Indonesia yang biasa disebut pemanggilankembali. Pasal 43 dikaitkan dengan Pasal 9 Konvensi Wina 1961menyebutkan pemanggilan kembali dilakukan apabila agen diplomatiktersebut dinyatakan persona non-grata oleh negara penerima. Duta BesarAustralia untuk Indonesia tidak dinyatakan persona non-grata olehIndonesia, namun penarikannya tetap dilakukan sebagai bentuk protesterhadap kebijakan Indonesia. Penarikan agen diplomatik termasuk dutabesar sebagai bentuk protes dianggap sebagai praktik umum yang sudahmenjadi kebiasaan apabila terjadi ketegangan antara kedua negara. Akibatyang terjadi dari penarikan ini berdampak langsung pada fungsi diplomatiknegara pengirim dan juga dapat mengganggu hubungan diplomasi antaraIndonesia dan Australia

Actions (login required)

View Item