DEWAKA DUTA, Ariya (2024) Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi pada Pengadilan Negeri Bandung). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_E1A020017_Ariya Dewaka Duta.pdf Download (242kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_Ariya Dewaka Duta_E1A020017_Skripsi_2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_Ariya Dewaka Duta_E1A020017_Skripsi_2024.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) Bab 1_E1A020017_Ariya Dewaka Duta.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2025. Download (5MB)
	PDF (BabII) Bab 2_Ariya Dewaka Duta_E1A020017_Skripsi_2024.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2025. Download (7MB)
	PDF (BabIII) Bab 3_E1A020017_Ariya Dewaka Duta.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2025. Download (3MB)
	PDF (BabIV) Bab 4_E1A020017_Ariya Dewaka Duta.pdf Restricted to Repository staff only Download (24MB)
	PDF (BabV) Bab 5_E1A020017_Ariya Dewaka Duta.pdf Download (803kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_E1A020017_Ariya Dewaka Duta.pdf Download (1MB)

Abstract

Kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terlebih pada 2021 terdapat 13 (tiga belas) santri suatu pesantren di Bandung menjadi korban kekerasan seksual. Terkait hal tersebut, anak yang telah menjadi korban memerlukan perlindungan hukum represif sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 yaitu mendapatkan hak restitusi. Penelitian ini hendak mengungkap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi serta faktor yang menjadi penghambat bagi hakim dalam memutus permohonan restitusi pada Pengadilan Negeri Bandung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Bandung. Metode penentuan informan menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi didasarkan tiga komponen perhitungan yaitu kehilangan harta kekayaan/harta benda, adanya penderitaan yang timbul, adanya kerugian medis dan psikologis. Faktor penghambat bagi hakim dalam memutus permohonan restitusi terdapat tiga faktor, faktor struktur hukum di mana penyidik dan penuntut umum kurang mengetahui dan memahami pemenuhan hak restitusi, belum adanya persamaan perspektif dalam pembebanan restitusi, sedangkan faktor substantif hukum yakni belum adanya ketentuan yang mengatur kewajiban Aparat Penegak Hukum untuk memberitahu hak restitusi pada korban, tidak adanya ketentuan yang mengatur pembebanan restitusi jika terdakwa dipidana mati atau seumur hidup dan pidana kurungan pengganti restitusi, disharmonisasi pengaturan pembebanan restitusi, belum ada ketentuan lanjutan mengenai sita eksekusi restitusi dan dana bantuan bagi anak korban kekerasan seksual, faktor kultur hukum yakni adanya kecenderungan masyarakat tidak mengajukan restitusi karena menilai anak korban tidak dapat dinilai dengan uang serta kecenderungan Aparat Penegak Hukum yang masih berorientasi pada pembuktian perbuatan pelaku.

Actions (login required)

View Item