DHARMA, Satria (2024) Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga (Studi Kasus Pengembalian Aset Rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_E1A020205_Satria Nashuha Dharma.pdf Download (163kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_E1A020205_Satria Nashuha Dharma.pdf Restricted to Repository staff only Download (860kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_E1A020205_Satria Nashuha Dharma.pdf Download (307kB)
	PDF (BabI) BAB 1_E1A020205_Satria Nashuha Dharma.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	PDF (BabII) BAB 2_E1A020205_Satria Nashuha Dharma.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	PDF (BabIII) BAB 3_E1A020205_Satria Nashuha Dharma.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	PDF (BabIV) BAB 4_E1A020205_Satria Nashuha Dharma.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	PDF (BabV) BAB 5_E1A020205_Satria Nashuha Dharma.pdf Download (286kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA_E1A020205_Satria Nashuha Dharma.pdf Download (311kB)

Abstract

Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai kesatuan unit dari Kejaksaan Negeri Purbalingga telah menerima mandat untuk mengembalikan aset rumah dinas milik pemerintah daerah yang berlokasi di Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga. Aset tersebut dikuasai sejak puluhan tahun oleh ahli waris dari mantan Sekretaris Daerah Purbalingga. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas JPN dalam proses pengembalian aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana hambatan yang dihadapi oleh JPN dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembalikan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara observasi. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan tugas JPN dalam pengembalian aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan peran penting kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. JPN bertugas mewakili pemerintah daerah dengan langkah strategis, seperti pendampingan stakeholders, bantuan hukum, dan tindakan hukum lain untuk mengembalikan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum. Selain itu, dalam pengembalian aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, JPN mempunyai tiga faktor penghambat, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas pendukung.

Actions (login required)

View Item